Tidak hanya melalui penataan HGU, pemerintah juga memperlihatkan keseriusan dalam melindungi kawasan konservasi. Kementerian Kehutanan menertibkan perkebunan kelapa sawit ilegal seluas 88 hektare di Suaka Margasatwa Lamandau, Kalimantan Tengah. Penertiban melibatkan 43 pihak yang sebelumnya menguasai kawasan secara ilegal. Mereka bersedia menghentikan aktivitas secara sukarela dan membongkar 28 pondok kerja yang digunakan di dalam kawasan konservasi.
Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Dwi Januanto Nugroho mengapresiasi keterlibatan masyarakat dan tokoh adat yang mendukung pelaksanaan penertiban. Menurutnya, kesediaan para penggarap menghentikan kegiatan secara sukarela menunjukkan tumbuhnya kesadaran untuk menghormati hukum dan menjaga kelestarian alam. Ia menilai keberhasilan penertiban tidak semata-mata diukur dari jumlah pohon yang ditumbangkan, melainkan juga dari meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap perlindungan kawasan hutan. Meski demikian, Dwi mengingatkan bahwa pengawasan harus terus diperkuat agar penguasaan ilegal tidak kembali terjadi. Pengelola kawasan juga didorong mempercepat pemulihan ekosistem melalui langkah berkelanjutan dan pengawasan yang konsisten.
Berbagai langkah tersebut mencerminkan keberhasilan pemerintah selama setahun terakhir dalam memperkuat penegakan hukum, menata pemanfaatan sumber daya alam, serta meningkatkan perlindungan terhadap kawasan lingkungan. Keberhasilan itu perlu terus dijaga melalui koordinasi antarkementerian, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan partisipasi masyarakat. Pencabutan HGU maupun penertiban perkebunan ilegal bukan sekadar tindakan administratif, melainkan wujud tanggung jawab negara dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kelestarian alam. Karena itu, seluruh pihak perlu mendukung kebijakan tersebut dengan memastikan pengawasan berjalan tanpa kompromi demi lingkungan yang lebih aman dan berkelanjutan bagi generasi mendatang.
)* pengamat kebijakan lingkungan hidup