Evaluasi yang dilakukan Pemprov Bali turut menyentuh metode perhitungan yang selama ini digunakan. Koster berpandangan bahwa basis pengupahan tahun 2015 sudah perlu diperbarui karena belum mencerminkan perkembangan kebutuhan dan kondisi ekonomi terkini. Berdasarkan simulasi penggunaan nilai alfa tertinggi sebesar 0,9, UMP Bali 2027 diperkirakan mencapai Rp3,4 juta, meningkat dari Rp3,2 juta pada 2026. Pemerintah daerah kemudian memutuskan menggunakan tahun 2026 sebagai basis baru untuk menyusun perhitungan upah berikutnya.
Penyesuaian kebijakan tersebut juga harus memperhitungkan konsekuensi anggaran dan kemampuan pihak pemberi kerja. Pemprov Bali telah mengkaji pengaruh perubahan penghasilan terhadap belanja daerah, termasuk penyesuaian gaji tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Di sisi lain, kesiapan perusahaan menjadi perhatian agar perubahan upah tidak mengganggu kelangsungan operasional. Pertimbangan ini penting terutama bagi sektor usaha yang memiliki kapasitas keuangan dan tingkat produktivitas berbeda-beda, termasuk industri nonpariwisata.
Keterlibatan pemerintah, pekerja, dan pengusaha dalam pembahasan pengupahan menjadi bagian penting untuk menghasilkan keputusan yang dapat diterima secara proporsional. Pekerja dapat menyampaikan kebutuhan dan kondisi daya beli yang mereka hadapi, sementara pengusaha memberikan gambaran mengenai kemampuan perusahaan serta tantangan operasional. Pemerintah kemudian bertugas mengolah berbagai masukan dengan berpedoman pada regulasi dan indikator ekonomi yang tersedia. Proses komunikasi yang terbuka akan membantu menciptakan pemahaman bersama mengenai alasan di balik penetapan besaran upah.
Penetapan UMP 2027 pada akhirnya harus menghasilkan perbaikan pendapatan yang berarti bagi pekerja sekaligus menjaga perusahaan tetap mampu beroperasi dan mempertahankan tenaga kerjanya. Penggunaan data KHL, pertimbangan kondisi ekonomi, serta evaluasi kemampuan daerah dapat membantu pemerintah menyusun keputusan yang lebih terukur. Dengan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, kebijakan UMP 2027 diharapkan menjadi instrumen untuk memperkuat kesejahteraan pekerja tanpa mengorbankan keberlanjutan dunia usaha.