Oleh : Aan Suherman )*
Sebanyak 2,4 juta genteng produksi Majalengka, Jawa Barat, didistribusikan menggunakan sekitar 600 truk untuk mendukung program Gentengisasi yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Melibatkan 34 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang telah mengantongi sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI), program ini tidak sekadar mendorong peningkatan kualitas hunian masyarakat, tetapi juga membuka pasar bagi industri lokal, menggerakkan ekonomi daerah, dan memperluas kesempatan kerja. Langkah tersebut menjadi bukti bahwa kebijakan pembangunan perumahan dapat sekaligus menjadi instrumen penguatan ekonomi kerakyatan.
Program Gentengisasi menunjukkan pendekatan pembangunan yang menghubungkan kebutuhan masyarakat dengan potensi produksi dalam negeri. Melalui pemanfaatan produk lokal, pemerintah berupaya memastikan kebutuhan material pembangunan memberikan manfaat ekonomi lebih luas. Dengan demikian, pembangunan tidak hanya menghasilkan infrastruktur fisik, tetapi juga menciptakan aktivitas ekonomi yang melibatkan perajin, pekerja, pemasok bahan baku, hingga pelaku usaha transportasi dan distribusi.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menjelaskan bahwa distribusi jutaan genteng tersebut melibatkan sekitar 600 truk untuk menjangkau sejumlah wilayah, termasuk Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten. Pengiriman dalam skala besar membutuhkan koordinasi berbagai pihak, mulai dari produsen, tenaga kerja, pengemudi, hingga pemerintah daerah. Distribusi tersebut juga terintegrasi dengan kegiatan rehabilitasi rumah dan kolaborasi bersama pengembang.
Besarnya skala distribusi memberikan gambaran mengenai potensi ekonomi yang dapat tercipta. Meningkatnya kebutuhan genteng akan mendorong aktivitas produksi, memperluas pasar, dan meningkatkan kebutuhan tenaga kerja. Dampaknya tidak hanya dirasakan pemilik usaha, tetapi juga pekerja produksi, pemasok bahan baku, pengemudi, serta pelaku usaha pendukung lainnya. Rantai kegiatan ekonomi tersebut berpotensi memperkuat daya tahan ekonomi masyarakat daerah.