Lebih lanjut, Prasetyo menegaskan bahwa pemerintah belum mengetahui secara pasti motif di balik dugaan penyadapan tersebut. Namun, ia mengingatkan bahwa informasi yang dimiliki kepala negara dan pimpinan pemerintahan memiliki tingkat sensitivitas tinggi.
Di sisi lain, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, mendorong agar pengusutan kasus ini dilakukan secara menyeluruh dan tidak berhenti pada penindakan terhadap para tersangka.
Ia menilai dugaan penyadapan ilegal yang disertai penghapusan data elektronik dan akses ilegal terhadap sistem elektronik merupakan pelanggaran serius terhadap HAM serta hak demokratis warga negara.