Namun, pengawasan tidak boleh berhenti pada pemantauan melalui layar komputer atau laporan perkembangan titik panas. Pemeriksaan langsung terhadap kawasan rawan, terutama lahan gambut, kawasan hutan, dan wilayah konsesi perusahaan, perlu dilakukan secara berkala. Riwayat kebakaran, kondisi vegetasi, ketersediaan sumber air, serta aktivitas pembukaan lahan harus menjadi bagian dari pertimbangan dalam menentukan intensitas pengawasan. Pendekatan ini diperlukan agar pemerintah tidak hanya bereaksi terhadap kebakaran yang sudah terjadi, tetapi mampu mengidentifikasi faktor pemicunya sejak awal.
Penguatan infrastruktur pencegahan juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari intensifikasi pengawasan. Pembangunan sekat kanal, penyediaan water intake atau titik pengambilan air, serta sumur bor merupakan langkah konkret untuk memastikan ketersediaan sumber air ketika terjadi kebakaran. Infrastruktur tersebut sangat penting, terutama di kawasan gambut yang memiliki karakteristik mudah terbakar ketika mengalami kekeringan. Kesiapan sarana pendukung akan membantu petugas melakukan penanganan lebih cepat sekaligus mengurangi risiko api meluas ke wilayah sekitarnya.
Di samping itu, langkah modifikasi cuaca melalui penyemaian bahan tertentu untuk membantu memicu hujan dapat menjadi bagian dari strategi penanganan ketika kondisi atmosfer memungkinkan. BNPB melaporkan pelaksanaan penyemaian dry ice di sejumlah wilayah, termasuk Sumatra Selatan. Upaya tersebut diharapkan membantu menekan dampak kebakaran dan memperbaiki kondisi kualitas udara. Meski demikian, langkah tersebut perlu dipandang sebagai bagian dari penanganan terpadu, bukan pengganti pengawasan dan pencegahan langsung di lapangan.
Aspek lain yang tidak kalah penting adalah penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan pembakaran hutan dan lahan. Penindakan harus dilakukan secara tegas, profesional, dan berdasarkan bukti agar memberikan efek jera serta mencegah kejadian serupa terulang. Pengawasan terhadap aktivitas perusahaan juga perlu diperkuat, terutama untuk memastikan pengelolaan konsesi berjalan sesuai ketentuan lingkungan dan kewajiban pencegahan kebakaran.