Di sisi lain, kebijakan upah minimum perlu dirancang dengan memperhatikan kemampuan dan kondisi perekonomian setiap daerah. Tingkat harga, struktur industri, produktivitas, serta kemampuan perusahaan tidak selalu sama antara satu wilayah dan wilayah lainnya. Pendekatan yang mempertimbangkan kondisi daerah dapat membantu menghasilkan kebijakan yang lebih proporsional. Dengan demikian, peningkatan kesejahteraan pekerja dapat berjalan seiring dengan terjaganya keberlangsungan usaha dan kesempatan kerja.
Perhatian terhadap keseimbangan tersebut juga tercermin dalam ketentuan pengupahan yang menjadi acuan pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 mengatur formula penyesuaian upah minimum dengan mempertimbangkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu atau alfa. Kerangka ini memberi ruang bagi pemerintah untuk memperhitungkan perkembangan ekonomi sekaligus kondisi ketenagakerjaan. Penerapan formula berbasis indikator diharapkan membuat proses penetapan upah lebih terarah, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Presiden juga memiliki perhatian terhadap upaya memperkuat kesejahteraan pekerja. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Pekerja, Said Iqbal, menyampaikan pandangan mengenai besaran kenaikan upah minimum 2027. Ia mengusulkan kenaikan pada kisaran 7,5 hingga 9,5 persen. Usulan tersebut menjadi salah satu pandangan yang dapat memperkaya pembahasan, terutama dalam melihat kebutuhan pekerja di tengah perkembangan harga dan kondisi ekonomi.
Said Iqbal turut menyampaikan simulasi yang mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi, dengan hasil perkiraan kenaikan sekitar 7,8 persen berdasarkan asumsi yang digunakan. Angka tersebut merupakan usulan atau simulasi, bukan keputusan resmi pemerintah. Kehadiran berbagai pandangan dalam proses pembahasan merupakan hal yang wajar dan penting. Masukan dari unsur pekerja, pengusaha, akademisi, serta pemerintah dapat menjadi bahan pertimbangan untuk merumuskan kebijakan yang seimbang.