Kita perlu mengingat bahwa anggaran negara bukan milik kelompok politik tertentu, bukan pula milik individu yang sedang memegang kekuasaan. Setiap rupiah dalam APBN harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Oleh sebab itu, kebijakan nasional harus dibangun melalui proses yang rasional, berbasis riset, terbuka terhadap kritik, dan memiliki ukuran keberhasilan yang jelas.
Pemerintah tidak perlu alergi terhadap kritik. Kritik bukan bentuk permusuhan, melainkan bagian dari mekanisme demokrasi untuk menjaga agar kekuasaan tetap berada pada jalur kepentingan rakyat.
Perguruan tinggi, peneliti, guru, mahasiswa, jurnalis, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat di daerah harus diberikan ruang untuk menyampaikan evaluasi terhadap kebijakan publik.
Jangan sampai keputusan politik lebih dahulu dibuat, kemudian riset hanya dicari untuk membenarkan keputusan tersebut. Seharusnya, ilmu pengetahuan menjadi salah satu fondasi sebelum negara menentukan arah kebijakannya.
Indonesia membutuhkan pembangunan yang tidak hanya mengejar hasil dalam satu periode pemerintahan, tetapi juga mempersiapkan generasi yang akan hidup puluhan tahun mendatang.
Jangan Sampai Kita Kehilangan Arah
Pada akhirnya, persoalan bangsa ini bukan semata-mata tentang MBG, Koperasi Merah Putih, atau program pemerintah lainnya. Persoalan yang jauh lebih besar adalah bagaimana negara menentukan prioritas dan memastikan pembangunan berjalan berdasarkan kepentingan jangka panjang.
Kita tentu menginginkan rakyat yang kenyang, anak-anak yang sehat, desa yang mandiri, dan masyarakat yang sejahtera. Namun, kita juga menginginkan Indonesia yang mampu melahirkan ilmuwan, peneliti, teknolog, inovator, serta generasi yang memiliki keberanian membangun peradaban.
Jangan sampai kita memiliki banyak program, tetapi tertinggal dalam penguasaan ilmu pengetahuan. Jangan sampai anggaran habis untuk kegiatan yang populer, sementara investasi terhadap riset, inovasi, dan kualitas manusia belum memperoleh perhatian yang sebanding.
Kekuasaan memiliki batas waktu. Jabatan dapat berganti, pemerintahan dapat berubah, dan program politik suatu periode bisa berakhir. Namun, kualitas pendidikan, kemajuan ilmu pengetahuan, dan kesejahteraan masyarakat merupakan warisan yang menentukan perjalanan bangsa dalam jangka panjang.
Karena itu, kita tidak sedang meminta negara berhenti memberikan bantuan kepada rakyat. Kita hanya ingin negara tidak berhenti berpikir setelah berhasil membagikan bantuan.
Sebab, bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang mampu mengisi perut rakyatnya hari ini, melainkan bangsa yang mampu menghidupkan akal, memperkuat pengetahuan, menciptakan kesempatan, dan menjamin masa depan generasinya.
Negara boleh memiliki banyak program, tetapi jangan sampai kehilangan arah. Sebab, yang sedang dipertaruhkan bukan sekadar keberhasilan sebuah pemerintahan, melainkan masa depan Indonesia. (*)
