Kita membutuhkan sekolah yang layak, guru berkualitas, fasilitas pembelajaran memadai, akses teknologi merata, dan sistem pendidikan yang mampu melahirkan manusia kritis, kreatif, serta mandiri.
Anggaran pendidikan dalam APBN 2026 dialokasikan sebesar Rp769,1 triliun. Angka ini memperlihatkan besarnya komitmen fiskal negara terhadap pendidikan. Namun, besarnya anggaran tidak otomatis menjamin meningkatnya kualitas pembelajaran.
Pertanyaan yang lebih penting adalah bagaimana anggaran tersebut diterjemahkan menjadi pemerataan fasilitas, peningkatan kompetensi guru, penguatan literasi, penguasaan teknologi, dan kualitas lulusan.
Jangan sampai negara terlalu sibuk membicarakan program besar, sementara masih terdapat sekolah yang berjuang dengan keterbatasan laboratorium, fasilitas digital, jaringan internet, dan tenaga pendidik.
Kita tidak boleh hanya membangun generasi yang menerima manfaat program pemerintah. Kita harus membangun generasi yang kelak mampu menciptakan manfaat bagi masyarakat dan negaranya.
Rakyat Membutuhkan Kesejahteraan, Bukan Sekadar Janji
Di tengah berbagai agenda pembangunan, persoalan ekonomi masyarakat tetap membutuhkan perhatian serius.
Harga kebutuhan pokok, kesempatan kerja, kesejahteraan petani dan nelayan, pendapatan masyarakat desa, serta ketimpangan pembangunan antardaerah merupakan persoalan yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui narasi keberhasilan program.
Masyarakat membutuhkan pekerjaan yang layak, kepastian ekonomi, pelayanan kesehatan terjangkau, dan pendidikan berkualitas.
Pemerintah perlu memahami bahwa kesejahteraan bukan hanya tentang kemampuan negara membagikan sesuatu kepada rakyat. Kesejahteraan juga berarti menciptakan kondisi agar masyarakat memiliki kemampuan memenuhi kebutuhannya sendiri.
Dalam perspektif kebijakan publik, Thomas R. Dye melalui Understanding Public Policy mengajak kita memperhatikan pilihan tindakan pemerintah sekaligus konsekuensi dari pilihan tersebut. Dengan demikian, setiap kebijakan perlu dinilai berdasarkan manfaat, biaya, kelompok yang menerima dampak, dan persoalan yang mungkin muncul dalam pelaksanaannya.
Negara harus hadir bukan untuk membuat masyarakat terus bergantung pada bantuan, melainkan membangun sistem yang memungkinkan masyarakat tumbuh mandiri.
Karena itu, penciptaan lapangan kerja produktif, penguatan industri nasional, pemberdayaan UMKM, peningkatan keterampilan tenaga kerja, serta pemerataan pembangunan daerah harus berjalan seiring dengan program perlindungan sosial.
Mengembalikan Politik kepada Kepentingan Publik
