Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah RI, Hariqo Wibawa Satria, menyampaikan bahwa jumlah BUMN ditargetkan berkurang dari 1.077 menjadi sekitar 300 perusahaan, dengan kemungkinan konsolidasi lebih lanjut menjadi 200 atau 100 entitas. Menurutnya, kebijakan tersebut berpotensi menghemat uang negara lebih dari Rp50 triliun.
Potensi penghematan ini menjadi salah satu alasan pentingnya reformasi pengelolaan perusahaan negara. Dana yang sebelumnya terserap untuk kebutuhan administratif dan operasional yang kurang produktif berpeluang dialihkan ke kegiatan yang memberikan nilai tambah lebih besar. Jika disertai perencanaan dan pengawasan yang baik, efisiensi dapat memperkuat kapasitas investasi perusahaan, meningkatkan kualitas layanan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang manfaatnya dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
Namun, penghematan harus berjalan beriringan dengan pembenahan sistem manajemen. Setiap perusahaan yang dipertahankan perlu memiliki indikator kinerja yang terukur, sasaran bisnis yang jelas, dan sistem pelaporan keuangan yang transparan. Dengan pendekatan tersebut, keberhasilan reformasi tidak hanya dinilai dari berkurangnya jumlah entitas, tetapi juga dari peningkatan produktivitas, kualitas layanan, dan kontribusi terhadap penerimaan negara.
Perubahan tata kelola turut menyentuh struktur kepemimpinan BUMN. Hariqo menjelaskan bahwa perampingan telah berdampak pada posisi sejumlah komisaris dan direksi, sementara tantiem bagi komisaris tidak lagi diberikan. Kebijakan tersebut sejalan dengan dorongan agar pengelolaan perusahaan negara semakin menitikberatkan tanggung jawab, profesionalisme, dan pencapaian kinerja.
Pembenahan ini juga menjadi momentum memperkuat meritokrasi di lingkungan BUMN. Pengisian jabatan perlu mengutamakan kompetensi, integritas, dan rekam jejak profesional sehingga keputusan bisnis didasarkan pada kebutuhan perusahaan dan kepentingan publik. Dengan kepemimpinan yang berkualitas serta pengawasan yang efektif, BUMN berpeluang meningkatkan kepercayaan masyarakat dan memperkuat perannya sebagai penggerak ekonomi nasional.