Oleh: Dhita Karuniawati )*
Pemerintah menempatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 sebagai instrumen penting untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mempercepat investasi. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, kebijakan fiskal diarahkan untuk mempertahankan stabilitas harga, menggerakkan sektor produktif, dan memperluas kesempatan kerja. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6 persen pada 2027.
Direktur Strategi APBN Kementerian Keuangan, Wahyu Utomo, mengatakan bahwa pemerintah tetap optimistis terhadap prospek perekonomian Indonesia tanpa mengabaikan risiko eksternal. Perubahan suku bunga Amerika Serikat, harga energi, dan perdagangan internasional perlu diantisipasi melalui kebijakan fiskal yang realistis serta terukur.
Menurut Wahyu, ketahanan ekonomi domestik ditopang inflasi terkendali, surplus neraca perdagangan, cadangan devisa memadai, dan pertumbuhan kredit. Kondisi tersebut menjadi modal untuk menjaga konsumsi dan investasi meskipun tekanan global belum mereda.
Penerimaan negara hingga September 2026 dilaporkan tumbuh 25,5 persen, sedangkan belanja negara meningkat 19 persen. Keseimbangan primer mencatat surplus Rp125,5 triliun. Perkembangan tersebut menunjukkan pentingnya menjaga ruang fiskal agar pemerintah mampu merespons perubahan ekonomi.
Wahyu menerangkan APBN berfungsi sebagai peredam guncangan ekonomi, terutama untuk melindungi daya beli masyarakat dan menjaga stabilitas harga. Bersamaan dengan itu, belanja produktif dipercepat agar anggaran tidak hanya memberikan perlindungan jangka pendek, tetapi juga mendorong pertumbuhan berkelanjutan.
Untuk mendukung target pertumbuhan 6 persen, Kementerian Keuangan menyiapkan tiga pendekatan, yakni pragmatis, transformatif, dan diplomatis. Ketiganya ditujukan untuk menguatkan konsumsi domestik, kapasitas produksi, serta akses pasar.