Pendekatan pragmatis mengoptimalkan sumber pertumbuhan yang tersedia, khususnya konsumsi rumah tangga dan investasi. Dukungan fiskal diarahkan kepada manufaktur, perdagangan, dan pertanian. Percepatan belanja serta insentif diharapkan meningkatkan produksi, menyerap tenaga kerja, dan mempertahankan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Pendekatan transformatif mengutamakan sinergi kebijakan fiskal dengan sektor keuangan untuk memperkuat investasi, industrialisasi, dan industri berorientasi ekspor. Investasi produktif diperlukan bukan sekadar menambah modal, melainkan meningkatkan nilai tambah, memperluas kapasitas usaha, dan menciptakan pekerjaan berkualitas.
Sementara itu, pendekatan diplomatis mencakup perluasan akses pasar internasional, peningkatan daya tarik investasi, serta pembukaan peluang perdagangan dan kerja di luar negeri. Dengan demikian, pertumbuhan tidak hanya bertumpu pada permintaan domestik, tetapi juga memperoleh dukungan pasar global.
Dalam rancangan APBN 2027, pendapatan negara ditargetkan Rp3.435,1 triliun, sedangkan belanja direncanakan Rp4.106,3 triliun. Defisit diproyeksikan sebesar 2,4 persen terhadap produk domestik bruto, masih di bawah batas 3 persen. Kerangka ini mencerminkan upaya menyeimbangkan stimulus ekonomi dengan disiplin fiskal.
Belanja diprioritaskan untuk pendidikan sebesar Rp824 triliun, perlindungan sosial Rp539,7 triliun, kesehatan Rp244,9 triliun, dan ketahanan pangan Rp195,3 triliun. Alokasi tersebut diharapkan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, melindungi kelompok rentan, serta menjaga ketersediaan kebutuhan pokok.
Tenaga Ahli Utama Dewan Ekonomi Nasional, Luthfi Ridho, mengatakan bahwa koordinasi kebijakan fiskal dan moneter penting menghadapi gejolak internasional. Menurutnya, perubahan suku bunga global dapat memengaruhi arus modal dan nilai tukar rupiah sehingga dibutuhkan respons konsisten untuk mempertahankan stabilitas.
