*) Oleh : Gavin Asadit
Pemerataan pendidikan tidak cukup dilakukan dengan memastikan setiap anak memperoleh kesempatan masuk sekolah. Kualitas ruang kelas, ketersediaan fasilitas belajar, kemampuan guru, serta akses terhadap teknologi turut menentukan seberapa besar kesempatan peserta didik untuk berkembang. Karena itu, program revitalisasi dan digitalisasi sekolah menjadi langkah penting untuk mengurangi kesenjangan pembelajaran antara wilayah perkotaan, daerah terpencil, dan kawasan yang selama ini menghadapi keterbatasan sarana pendidikan.
Melalui program revitalisasi satuan pendidikan, pemerintah berupaya memperbaiki bangunan dan fasilitas sekolah agar proses belajar berlangsung lebih aman dan nyaman. Sementara itu, digitalisasi pembelajaran diarahkan untuk memperluas pemanfaatan teknologi, menyediakan sumber belajar yang lebih beragam, dan mendukung metode pengajaran yang interaktif. Kedua program tersebut saling melengkapi karena teknologi akan sulit dimanfaatkan secara optimal apabila sekolah belum memiliki ruang belajar dan infrastruktur dasar yang memadai.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menegaskan bahwa revitalisasi dan digitalisasi merupakan bagian dari upaya mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Menurutnya, perbaikan sarana fisik perlu berjalan bersama peningkatan kualitas pembelajaran agar setiap peserta didik memperoleh lingkungan belajar yang mendukung perkembangan kemampuan akademik maupun karakter. Pemerintah juga menempatkan sekolah yang mengalami kerusakan berat, berada di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar, serta terdampak bencana sebagai kelompok prioritas.
Pada 2025, program revitalisasi telah menjangkau 16.167 satuan pendidikan dengan dukungan anggaran sekitar Rp16,9 triliun. Perbaikan fasilitas tersebut memberikan manfaat bagi lebih dari 4,23 juta peserta didik. Capaian ini menjadi landasan bagi perluasan program pada 2026, ketika pemerintah menyiapkan target revitalisasi hingga 71.744 satuan pendidikan, yang mencakup sasaran awal 11.744 sekolah dan rencana tambahan sekitar 60.000 satuan pendidikan.