Dari kalangan dunia usaha, Wakil Ketua Bidang Analisis Kebijakan Makro-Mikro Ekonomi Kadin Indonesia, Aviliani, menekankan pentingnya kepastian kebijakan agar perusahaan merealisasikan investasi. Ia menilai APBN mampu mendorong pertumbuhan, tetapi kontribusi swasta tetap diperlukan untuk memperbesar dampaknya.
Aviliani juga mendorong kemitraan perusahaan besar dengan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui pendampingan berkelanjutan serta insentif tepat. Keterlibatan UMKM dalam rantai pasok industri dapat memperluas manfaat investasi ke daerah dan menciptakan peluang ekonomi lebih merata.
Perlindungan daya beli menuntut distribusi bantuan efektif dan pengendalian harga kebutuhan dasar. Kenaikan harga pangan atau transportasi paling cepat menekan rumah tangga berpendapatan rendah. Karena itu, koordinasi antarlembaga dan ketepatan pelaksanaan program diperlukan agar manfaat anggaran benar-benar sampai kepada penerima.
Di sisi investasi, keberhasilan insentif harus terlihat dari pembangunan fasilitas produksi, peningkatan kapasitas usaha, dan tambahan lapangan kerja. Infrastruktur, kepastian regulasi, serta hubungan investor dengan pemasok lokal perlu diperkuat. Tanpa pembenahan, tambahan anggaran berisiko tidak menghasilkan pertumbuhan yang merata.
Tantangan utama berikutnya terletak pada kualitas eksekusi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum otomatis memperbaiki kesejahteraan apabila kesempatan kerja baru terkonsentrasi pada sektor tertentu atau hanya dinikmati wilayah yang sudah maju. Pemerintah perlu memastikan proyek investasi memiliki keterkaitan dengan kebutuhan tenaga kerja lokal, pengembangan keterampilan, dan peningkatan produktivitas UMKM. Evaluasi belanja juga harus memperhatikan hasil yang terukur, bukan semata persentase penyerapan anggaran. Dengan pengawasan yang transparan, program yang kurang efektif dapat diperbaiki lebih cepat, sedangkan kegiatan yang terbukti meningkatkan pendapatan masyarakat dapat diperluas. Langkah ini akan membantu menjaga kepercayaan publik sekaligus memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi nasional dalam jangka panjang.
Keberhasilan APBN 2027 tidak cukup dinilai dari besarnya belanja atau pencapaian target pertumbuhan. Efektivitas program, kepastian investasi, dan perlindungan daya beli harus berjalan bersama agar manfaat kebijakan fiskal benar-benar dirasakan masyarakat secara berkelanjutan.
*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia
