“Koperasi Merah Putih punya visi besar untuk kemandirian ekonomi desa dan itu adalah keberhasilan ideologis yang baik. Oleh sebab itu, Pemerintah harus menghindari masalah agrarian, jika belum memiliki legalitas lahan yang jelas, jangan dipaksakan untuk membangun Koperasi Merah Putih,” katanya.
Dia meminta, agar pemerintah daerah bersama manajemen pusat Koperasi Merah Putih turun ke lapangan guna membereskan urusan agraria jika ada sebelum melanjutkan pembangunan fisik gerai.
Ia mengingatkan, koperasi yang sejatinya berasaskan keadilan ekonomi tidak boleh berdiri di atas hilangnya hak-hak atas tanah masyarakat adat atau petani lokal. “Kami dari AGRA meminta dengan tegas, lakukan verifikasi secara terbuka mengenai status tanah untuk gerai KDKMP,” ujarnya.
Ia mengatakan, keberhasilan ekonomi tidak akan pernah tercapai jika dibangun di atas keresahan masyarakat yang kehilangan lahannya.
