Belanja Pemerintah memiliki peran strategis karena dampaknya dapat menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Ketika anggaran direalisasikan secara tepat waktu dan tepat sasaran, aktivitas ekonomi dapat bergerak lebih luas, mulai dari sektor usaha mikro, kecil, dan menengah hingga industri yang menopang rantai pasok nasional. Oleh sebab itu, percepatan belanja tidak cukup diukur dari besarnya anggaran yang terserap, tetapi juga dari kualitas pelaksanaan program dan manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat.
Dalam konteks tersebut, Suahasil Nazara menekankan pentingnya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan masyarakat, dan efisiensi anggaran. Prinsip ini relevan karena peningkatan belanja harus disertai pengawasan yang kuat agar tidak menimbulkan pemborosan. Setiap program perlu memiliki sasaran yang jelas, indikator keberhasilan yang terukur, serta mekanisme evaluasi untuk memastikan dana publik benar-benar menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial.
Tantangan pengelolaan fiskal pada 2026 juga tidak dapat dilepaskan dari kenaikan imbal hasil surat berharga negara (SBN) dan harga minyak dunia. Kenaikan imbal hasil berpotensi meningkatkan biaya pembiayaan pemerintah, sementara lonjakan harga minyak dapat menambah beban subsidi dan kompensasi energi. Kedua faktor tersebut menuntut kehati-hatian dalam menentukan prioritas belanja sekaligus memperkuat kemampuan penerimaan negara.
Direktur Strategi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Keuangan, Wahyu Utomo, menyampaikan optimisme bahwa defisit masih dapat dijaga pada kisaran 2,85 persen terhadap PDB. Optimisme tersebut didukung oleh kondisi pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang dinilai masih terjaga, serta penerimaan negara yang menunjukkan perkembangan positif. Dengan demikian, ketahanan fiskal tidak hanya ditentukan oleh pembatasan pengeluaran, tetapi juga oleh kemampuan Pemerintah memperkuat basis pendapatan dan mengelola risiko ekonomi secara terukur.