Deputi Pemantauan dan Pengawasan BGN Ketut Sumedana menyampaikan bahwa BGN telah melakukan langkah tegas dan terukur terhadap SPPG yang tidak memenuhi ketentuan operasional dan standar keamanan pangan. Pada 2026, empat SPPG dihentikan secara permanen, termasuk SPPG Jayapura Depapre Waiya di Kabupaten Jayapura, Papua. Langkah tersebut memperlihatkan keseriusan pemerintah dalam menjaga standar pelaksanaan MBG.
Penguatan pengawasan sekaligus menjadi bagian dari upaya memastikan masyarakat memperoleh manfaat program secara aman dan berkualitas. Perluasan program berskala nasional membutuhkan tata kelola yang konsisten agar manfaat yang diterima masyarakat semakin optimal.
Nurjaeni juga menjelaskan bahwa pengawasan terhadap kelayakan SPPG terus diperkuat sebagai bagian dari evaluasi pelaksanaan MBG. Fasilitas pelayanan yang memerlukan pembenahan mendapatkan tindak lanjut agar dapat memenuhi ketentuan kesehatan dan keamanan sebelum menjalankan pelayanan secara penuh.
Dengan demikian, perluasan MBG di Papua tidak hanya berbicara mengenai bertambahnya jumlah SPPG, tetapi juga mengenai semakin kuatnya sistem pelayanan gizi di kawasan Indonesia Timur. Pemerintah secara bertahap membangun jaringan pelayanan yang lebih luas, memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan memastikan standar pelayanan tetap menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program.
Dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi momentum untuk melihat semakin luasnya jangkauan program MBG sebagai bagian dari upaya memperkuat pemerataan pembangunan. Dengan bertambahnya SPPG, semakin luasnya jangkauan ke wilayah 3T dan semakin kuatnya koordinasi pusat serta daerah, MBG terus diarahkan agar manfaatnya dapat dirasakan secara lebih merata.
)* Penulis merupakan Pengamat Pembangunan Papua