Di sinilah pentingnya kebijakan pemerintah yang menempatkan masyarakat sebagai penerima manfaat pembangunan. Fithra menegaskan bahwa uang pajak yang dikumpulkan dari masyarakat pada akhirnya dikembalikan kepada masyarakat melalui berbagai sektor prioritas, seperti pendidikan, perlindungan sosial, kesehatan, dan ketahanan pangan. Prinsip tersebut menunjukkan bahwa pembangunan tidak semata-mata mengejar pertumbuhan, tetapi juga memastikan hasil pembangunan kembali kepada masyarakat.
Bagi kelas menengah, pendekatan yang diperlukan adalah penciptaan kesempatan ekonomi. Fithra menilai penguatan kelas menengah tidak cukup dilakukan melalui bantuan sosial, melainkan melalui penciptaan lapangan kerja formal. Industrialisasi menjadi salah satu jalan untuk membuka ruang pekerjaan sekaligus meningkatkan produktivitas dan pendapatan masyarakat.
Pada akhirnya, dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran dapat dibaca sebagai fase konsolidasi dan transformasi ekonomi. Stabilitas pertumbuhan, pengendalian inflasi, penurunan pengangguran dan kemiskinan, penguatan investasi, serta keberlanjutan program prioritas menunjukkan arah pembangunan yang semakin berorientasi pada manfaat masyarakat. Pekerjaan berikutnya adalah memastikan kebijakan yang sudah berjalan semakin kuat di tingkat lapangan.
Penguatan pelaksanaan program, perluasan akses pekerjaan, pemberdayaan UMKM, peningkatan kemudahan berusaha, serta sinergi dengan pemerintah daerah dan lembaga pelatihan akan semakin memperkuat manfaat capaian makro bagi masyarakat. Melalui kolaborasi dan penyempurnaan kebijakan secara berkelanjutan, transformasi ekonomi diharapkan semakin membuka peluang, menghadirkan kesejahteraan, serta memperkuat optimisme dan kepercayaan masyarakat terhadap arah pembangunan nasional.
*Penulis merupakan Pengamat Ekonomi dan Kebijakan Publik