JAKARTA – Pemerintah bersama DPR RI terus mendorong penguatan reforma agraria sebagai langkah strategis untuk menyelesaikan berbagai persoalan pertanahan yang telah berlangsung selama puluhan tahun.
Upaya tersebut memasuki momentum penting setelah RUU tentang Pengaturan Reforma Agraria disahkan sebagai RUU inisiatif DPR dan diarahkan menjadi instrumen hukum untuk menyelesaikan konflik agraria struktural.
Anggota Baleg DPR RI Muhammad Khozin menyatakan RUU tersebut perlu mengoreksi ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat yang terdampak persoalan agraria.
“RUU Pengaturan Reforma Agraria harus diarahkan pada koreksi struktur penguasaan dan pemilikan tanah yang timpang,” ujar Khozin.
Khozin menjelaskan RUU tersebut mengatur pengurangan ketimpangan kepemilikan tanah dan penyelesaian konflik agraria struktural melalui mekanisme hukum yang komprehensif.