Oleh: Raka Pratama*
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan strategis yang dirancang untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui pemenuhan kebutuhan gizi. Sebagai program dengan cakupan penerima manfaat yang luas, MBG membutuhkan tata kelola yang disiplin, standar keamanan pangan yang ketat, serta pengawasan berlapis. Karena itu, munculnya dugaan gangguan kesehatan dalam pelaksanaan MBG di SPPG Kalitengah, Sidoarjo, harus menjadi perhatian serius. Sikap pemerintah yang mendorong pemeriksaan secara menyeluruh dan membuka ruang penegakan hukum apabila ditemukan pelanggaran merupakan langkah penting untuk memastikan program berjalan semakin baik.
Ketegasan tersebut menunjukkan bahwa perluasan MBG tidak dilakukan dengan mengabaikan aspek keselamatan penerima manfaat. Pemerintah memiliki tanggung jawab memastikan setiap makanan yang diberikan kepada masyarakat memenuhi standar keamanan, kebersihan, dan kandungan gizi. Dengan demikian, ketika terjadi dugaan pelanggaran, tindakan korektif justru menjadi bagian dari proses memperkuat program. Evaluasi dan penindakan bukan berarti melemahkan MBG, melainkan memastikan pelaksanaan program nasional tersebut memiliki fondasi tata kelola yang semakin kokoh.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan telah meminta agar kasus Sidoarjo diperiksa sampai tuntas. Apabila pemeriksaan menemukan unsur pelanggaran hukum, ia mendorong agar kasus tersebut diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Zulkifli Hasan juga menegaskan bahwa tidak boleh ada toleransi terhadap pengelola yang terbukti mengabaikan tanggung jawab. Sikap tersebut relevan karena tanggung jawab kepala SPPG tidak berhenti pada memastikan makanan selesai diproduksi dan didistribusikan, tetapi mencakup seluruh rangkaian proses untuk menjamin makanan aman dikonsumsi.
