Penyebutan nama-nama tersebut dalam penelusuran lapangan belum dengan sendirinya membuktikan adanya pelanggaran. Status, peran, serta hubungan masing-masing pihak dalam proses pengadaan perlu dikonfirmasi melalui dokumen resmi dan klarifikasi kepada pihak terkait.
Ditemukan Dugaan Harga Tidak Wajar
Dalam penelusuran lebih lanjut, media ini menemukan adanya sejumlah pengadaan bibit ternak yang nilai atau harga per ekornya dinilai perlu mendapatkan penjelasan lebih lanjut karena terlihat tidak sebanding dengan kondisi dan spesifikasi ternak yang diterima masyarakat.
Temuan tersebut menjadi penting untuk ditelusuri secara menyeluruh, terutama dengan membandingkan antara nilai anggaran yang tercantum dalam APBDes, RAB, standar harga satuan pemerintah daerah, harga yang dibayarkan kepada supplier, jumlah ternak yang dibeli, serta kondisi dan spek ternak yang diterima masyarakat.
Dengan demikian, dugaan adanya harga yang tidak wajar tidak cukup hanya berdasarkan perbandingan harga di lapangan, tetapi perlu dibuktikan melalui pemeriksaan dokumen dan perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Perlu Audit Menyeluruh
Mencermati berbagai informasi dan temuan lapangan tersebut, diperlukan pemeriksaan menyeluruh terhadap program pengadaan bibit ternak yang menggunakan Dana Desa di sejumlah desa di Kabupaten Alor.
Pemeriksaan idealnya mencakup seluruh tahapan, mulai dari proses perencanaan dalam musyawarah desa, penganggaran dalam APBDes, penyusunan RAB, survei harga, penetapan penyedia, proses pemesanan dan pembayaran, pengiriman ternak, pemeriksaan kesehatan oleh dokter hewan, hingga proses distribusi kepada masyarakat penerima manfaat.
Selain itu, perlu diperiksa pula apakah jumlah ternak yang dibayar sesuai dengan jumlah ternak yang benar-benar diterima masyarakat serta apakah ukuran, jenis, usia, kondisi kesehatan dan spesifikasi lainnya sesuai dengan dokumen pengadaan.
Jika dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya ketidaksesuaian administratif, maka pemerintah desa maupun pihak terkait dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan. Sedangkan apabila ditemukan indikasi kerugian keuangan negara atau daerah dan unsur perbuatan melawan hukum, penanganannya tentu harus didasarkan pada hasil audit dan pemeriksaan aparat yang berwenang.
Karena itu, dugaan penyimpangan dalam pengadaan bibit ternak tidak semestinya hanya berhenti pada pemeriksaan harga. Aspek kewajaran harga, kualitas dan spesifikasi ternak, kesehatan hewan, jumlah ternak, asal ternak, kapasitas supplier, serta kesesuaian antara dokumen dan realisasi di lapangan juga perlu diperiksa secara menyeluruh.
Langkah tersebut penting agar program ketahanan pangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui Dana Desa benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat serta mencegah terjadinya pemborosan maupun penyalahgunaan anggaran.
