KALABAHI, WARTAALOR.COM – Polemik pengadaan ternak babi melalui Dana Desa Mauta, Kecamatan Pantar Tengah, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT), tahun anggaran 2025 hingga kini belum menemukan titik terang.
Program yang disebut-sebut mengalokasikan pengadaan sebanyak 30 ekor ternak babi tersebut justru membuat warga Desa Mauta mempertanyakan keberadaannya. Pasalnya, warga mengaku tidak mengetahui adanya program pengadaan ternak babi yang bersumber dari Dana Desa tersebut.
Informasi mengenai kondisi itu terungkap setelah Kapolsek Pantar Barat, Inspektur Polisi Dua (Ipda) Supryadi Dea, turun dan menemui langsung sejumlah warga Desa Mauta untuk mengumpulkan bahan keterangan terkait informasi pengadaan ternak babi tahun anggaran 2025.
Kepada victorynews.id, Jumat (7/8/2026), Ipda Supryadi mengatakan, pertemuan dengan warga berlangsung di RT 004/RW 002, Dusun I, Desa Mauta.
Menurut Supryadi, dalam pertemuan tersebut warga yang ditemuinya justru mengaku tidak mengetahui adanya program pengadaan ternak babi tahun anggaran 2025.
“Warga sama sekali tidak mengetahui ada program tersebut. Setelah saya sampaikan, baru mereka mengetahui ternyata ada program pengadaan ternak,” ujar Supryadi.
Ia menjelaskan, pertemuan tersebut dilakukan untuk memperoleh informasi awal dan bahan keterangan terkait dugaan persoalan dalam pelaksanaan program pengadaan ternak babi di Desa Mauta.
Dari hasil pertemuan tersebut, kata dia, terdapat dugaan ketidakharmonisan hubungan kerja di internal Pemerintah Desa Mauta yang kemudian memunculkan saling tuding terkait pelaksanaan program Dana Desa tahun 2025 tersebut.
“Kesimpulan diduga adanya ketidakharmonisan hubungan kerja dalam tubuh desa (Pemerintah Desa Mauta), sehingga saling tuding dalam proyek Dana Desa tahun 2025, yakni pengadaan ternak babi,” ungkapnya.
Meski informasi mengenai pengadaan ternak babi tersebut telah mencuat, Supryadi menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada laporan resmi dari masyarakat maupun pihak lain yang merasa dirugikan ke Polsek Pantar Barat di Baranusa.
Karena itu, ia meminta apabila ada pihak yang merasa dirugikan atau merasa tidak mendapatkan keadilan dalam pelaksanaan program tersebut agar segera membuat laporan resmi kepada pihak kepolisian.
“Apabila ada salah satu pihak merasa dirugikan atau tidak mendapatkan keadilan, dimohon untuk segera melaporkan ke pihak berwajib, sehingga ada dasar hukumnya dan bisa dilakukan tindak lanjut dari pihak kepolisian,” kata Supryadi.
