KALABAHI, WARTAALOR.COM — Inspektorat Daerah (Irda) Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), menduga pengadaan bibit ternak, khususnya ternak babi yang bersumber dari Dana Desa di sejumlah desa, berpotensi tidak sesuai dengan spesifikasi dan ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah desa.
Dugaan tersebut menjadi perhatian Irda karena pengadaan bibit ternak tidak hanya berkaitan dengan jumlah dan harga, tetapi juga menyangkut asal-usul ternak, kualitas, kesehatan, ukuran, serta legalitas dan kemampuan pihak penyedia atau supplier dalam menyediakan ternak sesuai spesifikasi yang telah ditetapkan.
Inspektur Irda Kabupaten Alor, Romelus Djobo, SE, saat ditemui wartaalor.com di ruang kerjanya, Senin (10/8/2026), menegaskan bahwa setiap pengelolaan Dana Desa, termasuk pengadaan barang dan jasa, harus dilaksanakan berdasarkan prosedur, mekanisme, serta ketentuan yang berlaku.
Menurut Romelus, hal tersebut juga berlaku dalam program pengadaan bibit ternak yang dilaksanakan oleh sejumlah pemerintah desa di Kabupaten Alor.
Ia menjelaskan, salah satu hal yang perlu dipastikan adalah pihak penyedia atau supplier benar-benar memiliki kemampuan untuk menyediakan bibit ternak sesuai spesifikasi yang dipersyaratkan.
“Ini semua penting, dan harus orang yang benar-benar punya penangkaran ternak. Sebab jangan sampai dari desa mau pengadaan ke supplier, sementara supplier sendiri tidak punya tempat penangkaran ternak dan mengambil lagi di tempat lain,” tandas Romelus.
Menurut Romelus, pemerintah desa harus memastikan keberadaan dan kapasitas pihak yang menjadi penyedia sebelum melakukan pengadaan. Pemeriksaan tersebut diperlukan untuk mengetahui apakah supplier benar-benar memiliki tempat penangkaran atau sumber ternak yang jelas serta mampu menyediakan ternak sesuai kebutuhan desa.
Selain itu, aspek sertifikasi dan persyaratan lainnya juga perlu diperhatikan sesuai ketentuan yang berlaku.
Hal tersebut dinilai penting karena pengadaan bibit ternak menggunakan Dana Desa merupakan bagian dari program pemberdayaan dan peningkatan ekonomi masyarakat. Karena itu, ternak yang disalurkan kepada masyarakat harus memenuhi standar yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat sebagaimana tujuan program.
Wajib Survei Harga Sebelum Pengadaan
Romelus juga menegaskan bahwa sebelum melakukan pembelian, pemerintah desa harus melakukan survei harga terlebih dahulu. Survei tersebut menjadi salah satu dasar dalam menentukan kewajaran harga pengadaan.
Setelah ternak dibeli, pemerintah desa juga harus memastikan bahwa barang yang diterima benar-benar sesuai dengan spek yang telah ditentukan.
