“Mulai dari ukuran besar, panjang, tinggi, sehat, dan bahkan sebelum diserahkan ke desa harus ada pemeriksaan kesehatan oleh dokter hewan,” jelasnya.
Menurut dia, pemeriksaan kesehatan ternak menjadi bagian penting untuk memastikan bibit ternak yang diterima desa berada dalam kondisi sehat sebelum didistribusikan kepada masyarakat penerima manfaat.
“Jadi ternak babi itu sebelum disalurkan ke desa, dokter hewan harus periksa terlebih dahulu, di mana hasil pemeriksaan menyatakan babi tersebut sehat. Kalau sudah distribusi ke desa baru ternyata babi itu terkena penyakit Hog Cholera atau virus ASF lalu mati, siapa yang bertanggung jawab?” tandas Romelus.
Harus Mengacu Standar Harga Satuan
Selain aspek kualitas dan kesehatan ternak, Irda Alor juga menyoroti aspek kewajaran harga.
Romelus menegaskan bahwa pemerintah desa harus melakukan pengadaan bibit ternak dengan mengacu pada Surat Keputusan Bupati Alor tentang Standar Harga Satuan yang berlaku.
Menurutnya, ketentuan tersebut penting sebagai salah satu acuan dalam memastikan harga pengadaan tidak melebihi kewajaran dan mencegah terjadinya dugaan penggelembungan harga atau mark up.
“Pengadaan bibit ternak babi harus dilakukan sesuai surat keputusan standar harga satuan. Kalau tidak, itu yang disebut mark up,” tegasnya.
Namun demikian, untuk memastikan apakah terdapat mark up atau penyimpangan dalam suatu pengadaan, diperlukan pemeriksaan terhadap dokumen perencanaan, proses pengadaan, harga pembelian, bukti pembayaran, spesifikasi ternak, serta dokumen pendukung lainnya.
Sejumlah Nama Supplier Disebut Kepala Desa
Sementara itu, berdasarkan hasil penelusuran lapangan wartaalor.com pada sejumlah desa yang melaksanakan program pengadaan bibit ternak, baik babi maupun kambing, terdapat beberapa nama yang disebut oleh kepala desa sebagai pihak yang berkaitan dengan pengadaan.
Nama-nama yang disebut antara lain Buce, Senga, Irvan, Sepri, dan Muklis.
