KALABAHI, WARTAALOR.COM – Direktur LSM Lintas Khatulistiwa Kabupaten Alor, Pontius Wali Mau, meminta Kejaksaan Negeri (Kejari) Alor bersama Inspektorat Daerah (Irda) Kabupaten Alor segera melakukan pemeriksaan terhadap proyek pengadaan sarana Penerangan Jalan Umum (PJU) atau lampu jalan di Desa Bouweli, Kecamatan Pantar.
Menurut Pontius, dugaan adanya perbedaan harga pengadaan dan persoalan kualitas PJU di Desa Bouweli dapat dijadikan entry point atau pintu masuk untuk mengusut pengadaan PJU serupa di desa-desa lain di Kabupaten Alor yang menggunakan Dana Desa.
Ia mengatakan, aparat penegak hukum dan auditor internal pemerintah perlu turun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data, melakukan pemeriksaan fisik, serta membandingkan spesifikasi teknis lampu yang dipasang dengan harga yang dibayarkan.
“Jaksa dan Inspektorat harus segera turun ke Desa Bouweli. Bawa juga tenaga ahli agar dapat memastikan apakah lampu yang dipasang benar-benar sesuai spesifikasi, berkualitas, menggunakan komponen asli (original), atau justru merupakan produk rakitan yang nilainya tidak sebanding dengan harga pengadaan,” kata Pontius kepada Media Kupang, Kamis (9/7/2026).
Perbedaan Harga Dinilai Perlu Dijelaskan
Pontius menyoroti adanya informasi mengenai perbedaan harga pengadaan lampu PJU tipe All in One antar desa di Kabupaten Alor.
Berdasarkan informasi yang diterimanya, beberapa desa di Kecamatan Alor Selatan mengadakan lampu PJU tipe yang sama dengan harga sekitar Rp16 juta per unit, termasuk biaya pengiriman, pemasangan, material pondasi, pajak, dan garansi. Sementara di Desa Bouweli, harga pengadaan disebut mencapai Rp20 juta per unit.
Menurutnya, selisih harga sekitar Rp4 juta per unit tersebut perlu mendapat penjelasan yang objektif.
“Apakah perbedaan harga itu disebabkan oleh perbedaan merek, kualitas baterai, panel surya, spesifikasi teknis, atau faktor lainnya. Semua itu harus dibuktikan melalui pemeriksaan teknis dan audit,” ujarnya.
Banyak Lampu Diduga Tidak Berfungsi
Selain persoalan harga, Pontius juga menyoroti informasi mengenai banyaknya lampu jalan di Desa Bouweli yang tidak berfungsi.
Ia menyayangkan apabila benar sebagian besar lampu yang telah dibeli menggunakan Dana Desa tidak lagi menyala, sementara masyarakat belum memperoleh manfaat secara optimal.
“Kondisi seperti ini sangat memprihatinkan. Jangan sampai uang negara sudah dikeluarkan dalam jumlah besar, tetapi masyarakat tidak menikmati manfaat dari pembangunan tersebut. Jika memang ada kerusakan, harus diketahui penyebabnya, apakah karena kualitas barang, pemasangan, atau tidak adanya pemeliharaan,” katanya.
Berdasarkan informasi yang diperoleh, pada Tahun Anggaran 2024 Desa Bouweli mengadakan 21 unit lampu PJU dengan total anggaran sekitar Rp420 juta. Pada tahun-tahun sebelumnya desa tersebut juga telah melaksanakan program pengadaan PJU, meskipun jumlah unitnya lebih sedikit.
Karena itu, Pontius menilai perlu dilakukan evaluasi apakah pengadaan PJU dalam jumlah besar tersebut benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat dan telah memberikan manfaat sebagaimana direncanakan.
“Kalau selama beberapa tahun berturut-turut desa mengadakan PJU, maka seharusnya kondisi desa sudah cukup terang. Hal ini perlu dicek langsung di lapangan. Selain itu perlu diketahui apakah pengadaan tersebut benar-benar merupakan kebutuhan prioritas masyarakat atau merupakan kebijakan tertentu,” ujarnya.
Didorong Menjadi Entry Point Pemeriksaan Desa Lain
Pontius menilai pemeriksaan terhadap pengadaan PJU di Desa Bouweli dapat menjadi pintu masuk untuk mengevaluasi pengadaan serupa di desa-desa lain.
Menurutnya, terdapat informasi bahwa sejumlah desa lain juga diduga mengalami perbedaan harga pengadaan meskipun menggunakan spesifikasi lampu yang sama.
Ia juga meminta agar aparat tidak hanya fokus pada pengadaan PJU, tetapi turut mengevaluasi program pembangunan desa lainnya.
“Saya pikir bukan hanya pengadaan lampu jalan yang perlu diperiksa. Program lain seperti pembangunan sumur bor juga harus dievaluasi, apakah benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat atau tidak,” katanya.
Warga Klaim Belasan Lampu Tidak Menyala
Sementara itu, sejumlah warga Desa Bouweli terus menyampaikan informasi kepada media mengenai kondisi lampu jalan di wilayah mereka.
Berdasarkan data dan dokumentasi foto yang disampaikan warga, terdapat 13 unit lampu PJU di dua dusun yang dilaporkan tidak menyala atau tidak berfungsi.
Warga tersebut juga mengaku sebelumnya telah menyampaikan laporan kepada Kejaksaan Negeri Alor dan Inspektorat Daerah Kabupaten Alor. Namun hingga kini, mereka mengaku belum memperoleh penjelasan mengenai tindak lanjut atas laporan tersebut.
Keterangan Kepala Desa Berbeda
Keterangan warga berbeda dengan penjelasan Kepala Desa Bouweli, Robin Waang.
Saat dikonfirmasi sebelumnya, Robin Waang menyatakan seluruh lampu PJU di desanya dalam kondisi berfungsi, kecuali satu unit yang sempat mengalami gangguan dan telah diperbaiki.
Perbedaan informasi antara masyarakat dan pemerintah desa tersebut dinilai perlu dibuktikan melalui pemeriksaan lapangan secara independen.
Inspektorat Akan Melakukan Pengecekan
Mengenai pemeriksaan proyek PJU di Desa Bouweli, Kepala Desa menyebutkan bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Alor telah melakukan pemeriksaan. Namun ia tidak menjelaskan bentuk pemeriksaan maupun hasil yang diperoleh.
Sementara itu, Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Alor, Romelus Djobo, saat dikonfirmasi media memberikan tanggapan singkat bahwa pihaknya akan melakukan pengecekan terhadap informasi tersebut.
Data Perbandingan Harga
Sebagai bahan pembanding, informasi yang dihimpun menunjukkan:
Pengadaan PJU tipe All in One di Desa Bouweli Tahun Anggaran 2024 sekitar Rp20 juta per unit, dengan total pengadaan 21 unit senilai sekitar Rp420 juta.
Di Desa Kelaisi Barat dan beberapa desa lainnya, pengadaan PJU tipe All in One dilaporkan sekitar Rp16 juta per unit, termasuk pajak, biaya pengiriman dari pabrik di Pulau Jawa ke Kabupaten Alor, mobilisasi, material pondasi, pemasangan, serta garansi.
Untuk PJU tipe Two in One, harga pengadaan di sejumlah desa dilaporkan sekitar Rp25 juta per unit, termasuk seluruh komponen biaya pengadaan, pemasangan, dan garansi.
Perbedaan nilai pengadaan tersebut dinilai perlu dikaji melalui audit administrasi maupun pemeriksaan teknis agar dapat dipastikan apakah seluruh proses telah sesuai ketentuan, spesifikasi, dan prinsip efisiensi penggunaan Dana Desa. (*)
