KALABAHI, WARTAALOR.COM – Capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kembali diraih Pemerintah Kabupaten Alor atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 mendapat apresiasi dari sejumlah anggota DPRD Kabupaten Alor. Namun, di balik prestasi administrasi tersebut, para legislator menilai pemerintah daerah masih menghadapi persoalan serius, terutama menurunnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Alor.
Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Alor dengan agenda Pembahasan dan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2025 yang mulai berlangsung pada Rabu (17/6/2026) dan dijadwalkan berlanjut hingga 30 Juli 2026.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Alor, Paulus Brikmar, didampingi Wakil Ketua Yermias Karbeka dan Usman Plaikari. Hadir mewakili Pemerintah Kabupaten Alor, Wakil Bupati Rocky Winaryo bersama Sekretaris Daerah Melkisedek Bely, para Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda, serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Dalam sidang yang dihadiri 24 dari total 30 anggota DPRD tersebut, Ketua DPRD mempersilakan Wakil Bupati Rocky Winaryo, yang mendapat delegasi dari Bupati Alor Iskandar Lakamau, untuk menyampaikan Pengantar Nota Keuangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Usai penyampaian nota keuangan, sejumlah anggota DPRD menyampaikan pandangan dan kritik terhadap pelaksanaan APBD 2025.
Belanja Operasi Dinilai Terlalu Besar
Dikutip dari alorpos.com, Anggota DPRD dari Fraksi Gabungan Alor Maju, Yeri Koilgawen, mengawali penyampaiannya dengan memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Alor yang kembali mempertahankan opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTT atas laporan keuangan tahun anggaran 2025.
Menurutnya, raihan tersebut merupakan opini WTP keenam secara berturut-turut yang diperoleh Kabupaten Alor sejak masa kepemimpinan almarhum Bupati Amon Djobo.
Meski demikian, Yeri menilai struktur APBD Kabupaten Alor belum menunjukkan keberpihakan yang kuat kepada masyarakat.
Ia menyoroti besarnya alokasi Belanja Operasi yang mencapai sekitar Rp890 miliar, dibandingkan Belanja Modal yang hanya sekitar Rp115 miliar.
“APBD Tahun 2025 keberpihakannya kepada masyarakat sangat kecil. Belanja operasi mencapai Rp890 miliar, sementara belanja modal hanya Rp115 miliar. Ke depan belanja operasi perlu dikurangi agar lebih banyak anggaran diarahkan untuk pembangunan yang langsung dirasakan masyarakat,” ujar Yeri dalam rapat.
Menurutnya, masih banyak infrastruktur dasar, khususnya jalan kabupaten yang menghubungkan kecamatan dan desa, dalam kondisi rusak berat dan membutuhkan perhatian pemerintah.
Ia mencontohkan kondisi ruas jalan di wilayah Kecamatan Alor Selatan yang menurutnya memerlukan penanganan segera agar aktivitas ekonomi dan pelayanan masyarakat dapat berjalan lebih baik.
Yeri mengingatkan bahwa saat kampanye Pilkada, Bupati dan Wakil Bupati Alor berkomitmen menghadirkan pemerintahan yang berpihak kepada rakyat. Karena itu, ia berharap komitmen tersebut dapat diwujudkan melalui kebijakan penganggaran yang lebih pro-rakyat.
Penurunan IPM Jadi Sorotan
Selain persoalan struktur belanja daerah, Yeri juga menyoroti menurunnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Alor.
Menurutnya, penurunan IPM menjadi ironi karena alokasi anggaran pada sektor pendidikan dan kesehatan tidak mengalami penurunan yang signifikan. Namun demikian, posisi Kabupaten Alor justru turun menjadi peringkat ke-20 dari 22 kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur, atau berada pada posisi dua terbawah.
Ia menilai kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah, terutama bagi para pejabat eselon II, III dan IV yang baru dilantik pada 8 Juni 2026.
“IPM Kabupaten Alor yang berada di urutan ke-20 dari 22 kabupaten/kota di NTT sesungguhnya memalukan kita. Tetapi kita masih bangga dengan WTP. Tidak boleh seperti itu. Ini harus menjadi catatan serius agar pemerintah benar-benar memikirkan keberpihakan anggaran kepada masyarakat,” tegasnya.
WTP Dinilai Baru Sebatas Prestasi Administrasi
Pandangan serupa disampaikan Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Alor, Deni Padabang.
Ia mengakui bahwa opini WTP merupakan indikator keberhasilan dalam aspek administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah.
Namun menurutnya, keberhasilan administrasi belum tentu mencerminkan keberhasilan pembangunan apabila belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Secara administrasi pengelolaan keuangan, pemerintah memang berhasil meraih WTP. Tetapi secara politik pembangunan ini gagal karena indikator kesejahteraan masyarakat justru menurun,” kata Deni kepada wartawan usai rapat paripurna.
Deni menjelaskan bahwa dengan APBD yang mencapai lebih dari Rp1 triliun, seharusnya pemerintah mampu menghasilkan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Ia menyoroti turunnya posisi IPM Kabupaten Alor dari peringkat ke-18 menjadi peringkat ke-20 di tingkat Provinsi NTT.
Menurutnya, penurunan tersebut menunjukkan bahwa indikator utama pembangunan manusia, seperti kesehatan, pendidikan, harapan hidup, serta pendapatan per kapita, belum mengalami peningkatan yang memadai.
“Itu berarti IPM kita turun dua tingkat. Padahal ukuran IPM mencakup kesehatan, pendidikan, usia harapan hidup dan pendapatan per kapita. Kalau indikator-indikator itu turun, maka pembangunan belum berhasil,” ujarnya.
Evaluasi Kebijakan Pembangunan
Pandangan yang berkembang dalam rapat paripurna menunjukkan bahwa DPRD memberikan apresiasi terhadap keberhasilan Pemerintah Kabupaten Alor mempertahankan opini WTP. Namun, para legislator juga mengingatkan bahwa keberhasilan administrasi pengelolaan keuangan harus diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat.
Penurunan Indeks Pembangunan Manusia dinilai menjadi indikator penting yang perlu dievaluasi dalam penyusunan kebijakan pembangunan dan pengalokasian anggaran pada tahun-tahun mendatang, sehingga manfaat APBD dapat lebih dirasakan secara langsung oleh masyarakat Kabupaten Alor. (*)
