KALABAHI, WARTAALOR.COM – Capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kembali diraih Pemerintah Kabupaten Alor atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 mendapat apresiasi dari sejumlah anggota DPRD Kabupaten Alor. Namun, di balik prestasi administrasi tersebut, para legislator menilai pemerintah daerah masih menghadapi persoalan serius, terutama menurunnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Alor.
Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Alor dengan agenda Pembahasan dan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2025 yang mulai berlangsung pada Rabu (17/6/2026) dan dijadwalkan berlanjut hingga 30 Juli 2026.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Alor, Paulus Brikmar, didampingi Wakil Ketua Yermias Karbeka dan Usman Plaikari. Hadir mewakili Pemerintah Kabupaten Alor, Wakil Bupati Rocky Winaryo bersama Sekretaris Daerah Melkisedek Bely, para Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda, serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Dalam sidang yang dihadiri 24 dari total 30 anggota DPRD tersebut, Ketua DPRD mempersilakan Wakil Bupati Rocky Winaryo, yang mendapat delegasi dari Bupati Alor Iskandar Lakamau, untuk menyampaikan Pengantar Nota Keuangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Usai penyampaian nota keuangan, sejumlah anggota DPRD menyampaikan pandangan dan kritik terhadap pelaksanaan APBD 2025.
Belanja Operasi Dinilai Terlalu Besar
Dikutip dari alorpos.com, Anggota DPRD dari Fraksi Gabungan Alor Maju, Yeri Koilgawen, mengawali penyampaiannya dengan memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Alor yang kembali mempertahankan opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTT atas laporan keuangan tahun anggaran 2025.
Menurutnya, raihan tersebut merupakan opini WTP keenam secara berturut-turut yang diperoleh Kabupaten Alor sejak masa kepemimpinan almarhum Bupati Amon Djobo.
Meski demikian, Yeri menilai struktur APBD Kabupaten Alor belum menunjukkan keberpihakan yang kuat kepada masyarakat.
Ia menyoroti besarnya alokasi Belanja Operasi yang mencapai sekitar Rp890 miliar, dibandingkan Belanja Modal yang hanya sekitar Rp115 miliar.
