Oleh: Bara Winatha*)
Pemerintah terus memperkuat komitmennya dalam memutus rantai kemiskinan melalui pendekatan yang menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat. Salah satu langkah yang kini dijalankan adalah integrasi program pendidikan dan perbaikan hunian bagi keluarga kurang mampu melalui Sekolah Rakyat dan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Kebijakan ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia tidak hanya dilakukan melalui pendidikan, tetapi juga melalui penyediaan lingkungan tempat tinggal yang layak.
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf mengatakan bahwa Sekolah Rakyat dirancang sebagai pusat pemberdayaan keluarga yang tidak hanya memberikan akses pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin, tetapi juga menghadirkan dukungan nyata bagi orang tua melalui berbagai program strategis. Salah satu bentuk dukungan tersebut adalah renovasi rumah tidak layak huni agar keluarga siswa dapat hidup dalam lingkungan yang lebih sehat dan nyaman. Menurutnya, keberhasilan pendidikan tidak dapat dipisahkan dari kondisi sosial dan ekonomi keluarga yang mendukung tumbuh kembang anak.
Program renovasi rumah bagi keluarga siswa Sekolah Rakyat menjadi bagian penting dari strategi pemerintah untuk menghadirkan pendidikan yang lebih berkeadilan. Pemerintah menargetkan sebanyak 10.000 keluarga siswa menerima bantuan renovasi rumah senilai Rp20 juta per unit pada tahun 2026. Jumlah tersebut meningkat tajam dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya menyasar sekitar 1.000 keluarga penerima manfaat.
Peningkatan cakupan bantuan tersebut sejalan dengan bertambahnya jumlah siswa Sekolah Rakyat secara nasional. Data Kementerian Sosial menunjukkan bahwa jumlah peserta didik meningkat dari sekitar 15.000 siswa pada tahun ajaran 2025–2026 menjadi sekitar 32.000 siswa pada tahun ajaran 2026–2027. Pertumbuhan tersebut menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap program pendidikan yang memberikan akses belajar sekaligus perlindungan sosial bagi keluarga.