Pemerintah menilai bahwa kemiskinan sering kali bersifat multidimensi dan tidak dapat diatasi hanya melalui satu intervensi kebijakan. Karena itu, integrasi antara pendidikan, pemberdayaan keluarga, dan perbaikan kualitas hunian dipandang sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Pendekatan ini juga diharapkan mampu mengurangi berbagai hambatan sosial yang selama ini menghambat mobilitas ekonomi keluarga miskin.
Tenaga Ahli Menteri Sosial, Fajar WH mengatakan bahwa pendekatan Sekolah Rakyat tidak hanya berfokus pada pendidikan anak, melainkan juga menyasar peningkatan kesejahteraan seluruh anggota keluarga. Menurutnya, pemerintah berupaya menghadirkan solusi yang komprehensif dengan menyekolahkan anak secara gratis, memberdayakan orang tua, serta memperbaiki rumah yang tidak layak huni. Langkah tersebut diharapkan dapat menciptakan perubahan sosial yang lebih menyeluruh dan berjangka panjang.
Melalui program BSPS yang terintegrasi dengan Sekolah Rakyat, pemerintah berupaya memastikan bahwa anak-anak dapat tumbuh dan belajar dalam lingkungan yang sehat. Rumah yang layak dinilai memiliki peran penting dalam mendukung kesehatan fisik, kenyamanan psikologis, dan produktivitas keluarga. Dengan kondisi hunian yang lebih baik, anak-anak diharapkan dapat lebih fokus dalam mengikuti proses pendidikan.
Saat ini Kementerian Sosial bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman tengah melakukan verifikasi faktual terhadap rumah-rumah calon penerima bantuan. Proses tersebut mencakup pengecekan kondisi bangunan, sanitasi, luas lahan, serta legalitas kepemilikan rumah. Tahapan verifikasi menjadi bagian penting untuk memastikan bantuan benar-benar diterima oleh keluarga yang membutuhkan.
Kepala Satuan Kerja Kementerian PKP Provinsi Jawa Timur Shinta Dewi Astari mengatakan bahwa verifikasi lapangan dilakukan guna memastikan ketepatan sasaran program. Menurutnya, tim melakukan kunjungan langsung ke sejumlah rumah calon penerima bantuan untuk melihat kondisi aktual di lapangan. Hasil pemeriksaan tersebut menjadi dasar penetapan penerima manfaat yang akan memperoleh bantuan renovasi rumah.