Ia menjelaskan, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi yang telah diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, PKN merupakan syarat mutlak atau pintu masuk penanganan tindak pidana korupsi. Seharusnya, dokumen tersebut sudah harus ada sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka.
“Jika PKN baru dimunculkan saat persidangan, itu artinya penetapan tersangka mendahului pencarian alat bukti. Ini bertentangan dengan prinsip hukum acara pidana. Seharusnya penyidik mencari dan mengumpulkan alat bukti dulu, baru kemudian menetapkan tersangka,” tegasnya.
Pertanggungjawaban Pidana
Selain soal bukti, Mikael juga menyoroti asas pertanggungjawaban pidana. Menurutnya, perlu dikaji ulang pihak mana yang seharusnya dipersalahkan dalam proyek tersebut.
Ia mencontohkan, tugas pihak perencana sudah selesai pada masanya dan produk perencanaan itu bukanlah produk akhir. Jika di tahun anggaran berikutnya ada pihak lain yang menggunakan atau melaksanakan rencana tersebut, maka yang bertanggung jawab adalah pihak yang melaksanakan, bukan yang merencanakan.
“Kalau bicara pertanggungjawaban pidana, itu adalah orang yang melakukan kesalahan. Perencana kan pekerjaannya telah selesai. Produknya diambil pihak lain dan digunakan. Jadi yang harus diminta pertanggungjawaban bukan si perencana, tapi orang yang menggunakan produk itu,” jelasnya.
Potensi Putusan Bebas
Fakta hukum tersebut dinilai sangat berpengaruh terhadap putusan Majelis Hakim nantinya. Mikael menegaskan, dalam pembuktian tindak pidana korupsi harus bersifat kumulatif, artinya seluruh unsur dakwaan harus terpenuhi sempurna.
