Ahli pidana Mikhael Feka menilai penetapan tersangka mendahului bukti PKN. Perhitungan Kerugian Negara baru muncul di ruang sidang Tipikor Kupang.
KUPANG, WARTAALOR.COM – Seperti pesawat yang dipaksa terbang tanpa peta navigasi, kasus korupsi sumur bor Oenuntono, Kabupaten Kupang, kini diguncang badai fakta di ruang sidang. Saksi ahli hukum pidana Mikhael Feka dari Universitas Widya Mandira Kupang menohok keras: Kejari Kupang, Jupiter Selan menetapkan enam tersangka dan melimpahkan perkara ke pengadilan, namun alat bukti paling esensial—Perhitungan Kerugian Negara (PKN)—baru dihadirkan saat persidangan berlangsung. Fatal, publik pun bertanya, apakah proses hukum ini sekadar formalitas, atau benar-benar mencari kebenaran?
Jejak penyimpangan proyek sumur bor senilai Rp1,2 miliar di Desa Oenuntono, Kecamatan Amabi Oefeto Timur, Kabupaten Kupang, Tahun Anggaran 2019, mulai terendus aparat. Melalui tahapan penyelidikan hingga penetapan tersangka, Kejaksaan Negeri Kupang menetapkan enam orang sebagai tersangka yang terdiri dari pejabat dan pelaku usaha.
Meski berkas perkara telah dilimpahkan dan mesin hukum meraung di Pengadilan Tipikor Kupang, publik masih meragukan arah kompas keadilan dalam kasus ini. Kini, di tahapan pemeriksaan saksi dan saksi ahli, terkuak fakta yang justru mengguncang dasar dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU).
Dikutip dari Media Nusa Tribun, keenam terdakwa tersebut terdiri dari JN (mantan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kupang selaku Pengguna Anggaran), RT (Konsultan Perencana), ZM (Direktur Lapangan), UTL (PPK), AMJ (Pelaksana Proyek), dan FK (Konsultan Pengawas).
Dalam persidangan, pihak terdakwa menghadirkan Mikhael Feka, ahli hukum pidana dari Universitas Widya Mandira (Unwira) Kupang. Usai memberikan keterangan, kepada media Jumat (24/4), Mikael menegaskan adanya kejanggalan fatal yang berpotensi membuat para terdakwa diputus bebas.
Ketiadaan Bukti Awal
Menurut Mikael, hal paling fatal yang ditemukan adalah tidak adanya dokumen Perhitungan Kerugian Negara (PKN) sejak awal proses penyidikan. Dokumen tersebut justru baru dihadirkan saat persidangan berlangsung.
“Saya melihat hal yang paling fatal di dalam persidangan bahwa ketiadaan bukti tentang perhitungan terhadap kerugian keuangan negara. PKN baru dihadirkan saat persidangan,” ujar Mikael di pelataran Pengadilan Tipikor Kupang.
