Jika unsur kerugian negara tidak dapat dibuktikan dengan benar sejak awal atau terjadi kesalahan dalam menetapkan subjek hukum, maka peluang para terdakwa untuk bebas sangat besar.
“Jika unsur kerugian keuangan negara tidak terpenuhi karena tidak ada PKN yang sah sejak awal, ini sangat potensial untuk diputus bebas. Sangat besar kemungkinannya,” pungkasnya.
Kasus ini ibarat pesawat yang harus mendarat dengan instrumen lengkap. Tanpa radar bernama PKN, penerbangan hukum berisiko jatuh bebas. Publik menunggu: apakah hakim akan menyalakan lampu landasan keadilan, atau membiarkan pesawat ini hilang dalam kabut prosedur?
Kasus sumur bor Oenuntono bukan sekadar cerita proyek gagal, melainkan ujian integritas hukum. Transparansi dan independensi bukan pilihan, melainkan syarat mutlak agar publik percaya.
Prinsip Kehati-hatian
“Lebih baik membebaskan Seribu orang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah.”
Adagium klasik ini menjadi alarm bagi majelis hakim. Prinsip kehati-hatian menegaskan bahwa negara tidak boleh salah menghukum orang yang tidak bersalah. Tujuan utamanya adalah menghindari kegagalan sistem hukum (miscarriage of justice) yang merusak martabat manusia. Dalam asas in dubio pro reo, jika ada keraguan, hakim wajib memutuskan yang paling menguntungkan bagi terdakwa. Kebenaran materiil harus ditempatkan di atas sekadar kecepatan menghukum.
Jika hakim berani menegakkan aturan dengan jernih, pesawat bangsa ini akan mendarat di landasan integritas. Jika tidak, keadilan akan kehilangan sayapnya.***
