KALABAHI, WARTAALOR.COM — Fraksi Partai Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Alor mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Alor untuk segera melakukan pelantikan pejabat eselon guna mengisi kekosongan jabatan di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).
Desakan tersebut disampaikan oleh anggota DPRD Alor dari Fraksi Gerindra, Yohanis Atamai, dalam rapat paripurna yang berlangsung di ruang sidang DPRD Kabupaten Alor, Kamis (16/4/2026).
Menurut Yohanis, kekosongan jabatan struktural di lingkup Pemkab Alor telah berdampak langsung terhadap kinerja birokrasi, khususnya dalam pelayanan publik dan percepatan penyerapan anggaran daerah.
“Kekosongan jabatan di berbagai instansi menjadi penghambat jalannya roda pemerintahan. Ini bukan hanya soal administrasi, tetapi menyangkut kepentingan masyarakat luas,” tegasnya.
Ia menilai, kondisi tersebut berpotensi menghambat pelaksanaan program-program strategis daerah, termasuk program pembangunan yang bersumber dari pemerintah pusat. Salah satu yang menjadi sorotan adalah Dinas Perumahan Rakyat Kabupaten Alor.
Yohanis menjelaskan, saat ini terdapat sejumlah jabatan penting seperti kepala bidang dan kepala seksi yang masih dijabat oleh pelaksana tugas (Plt). Kondisi ini dinilai tidak ideal dalam mendukung optimalisasi kinerja organisasi, terutama dalam mengawal program Rumah Layak Huni yang tengah diperjuangkan di tingkat pusat.
“Bagaimana kita bisa mendorong pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat jika struktur organisasi di dalamnya belum lengkap dan definitif?” ujarnya.
Meski demikian, Yohanis tetap memberikan apresiasi terhadap kinerja Kepala Dinas Perumahan Kabupaten Alor, Dominikus Nerius Salmau. Ia menilai, di tengah keterbatasan sumber daya struktural, pimpinan OPD tersebut tetap mampu menjaga kinerja organisasi.
“Kami memberikan apresiasi kepada Kepala Dinas Perumahan yang tetap menunjukkan dedikasi tinggi. Walaupun banyak jabatan masih diisi Plt, program tetap berjalan dan manfaatnya dirasakan masyarakat,” ungkapnya.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Pemerintah daerah diminta segera mengambil langkah konkret untuk melengkapi struktur organisasi melalui pelantikan pejabat eselon secara definitif.
“Harus segera dilakukan. Jangan biarkan birokrasi berjalan dalam kondisi pincang,” tegas Yohanis.
Fraksi Gerindra DPRD Alor berharap, percepatan pelantikan pejabat eselon dapat memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan efektivitas pelayanan publik, serta mendorong percepatan realisasi program pembangunan daerah.
Masyarakat pun diimbau untuk turut mengawal proses tersebut sebagai bagian dari upaya bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan berpihak pada kepentingan rakyat. (*)
