KUPANG, WARTAALOR.COM – Proyek yang bersumber dari dana desa di Desa Mauta Kecamatan Pantar Tengah Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), terindikasi merugikan keuangan negara. Pasalnya, pencairan keuangan dua proyek itu sudah 100 persen tapi realisasi fisik belum rampung. Adapun, dua proyek itu antara lain pengadaan 18 ekor ternak babi dan pekerjaan satu unit sumur bor pada tahun anggaran 2025.
Meskipun dua item pekerjaan sudah berjalan, namun diduga belum tuntas hingga saat ini. Realisasi keuangan yang mencapai 100 persen, sementara realisasi fisik belum rampung atau 100 persen, maka dua proyek terindikasi dugaan korupsi.
“Dalam konteks hukum, situasi tersebut secara kuat mengindikasikan adanya unsur tindak pidana korupsi karena pembayaran 100 persen atas pekerjaan fisik yang belum rampung merupakan pelanggaran nyata terhadap asas pengelolaan keuangan negara/desa,” ungkap ahli hukum pidana Universitas Katolik Widya Mandira (Unwira) Kupang, Mikhael Feka kepada victorynews.id, Senin (1/6/2026).
Mikhael Feka yang sering menjadi saksi ahli di Pengadilan Tipikor Kupang ini mengatakan, ketika dokumen pencairan dibuat seolah-olah proyek telah selesai demi menarik seluruh anggaran, maka tindakan tersebut sudah memenuhi unsur melawan hukum, penyalahgunaan wewenang, dan pemalsuan dokumen yang berpotensi merugikan keuangan negara.
“‘Pihak-pihak seperti Kepala Desa, Tim Pengelola Kegiatan (TPK), hingga pihak ketiga penyedia barang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika terbukti sengaja merekayasa laporan demi keuntungan sepihak,” ujar Mikhael.
Dia mengatakan, kasus seperti ini umumnya akan diaudit terlebih dahulu oleh Inspektorat Kabupaten Alor, dimana kegagalan dalam merampungkan proyek atau mengembalikan kerugian negara dalam batas waktu yang ditentukan akan otomatis menggeser penanganannya dari ranah sanksi administrasi ke penyelidikan oleh pihak kepolisian atau kejaksaan.
Sebelumnya diberitakan, proyek pengadaan ternak babi yang bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran (TA) 2025 hingga kini belum tuntas. Pasalnya, hingga kini sebagian ternak babi diduga belum semua diterima masyarakat desa setempat.
