KALABAHI, WARTAALOR.COM – Publik memberikan dukungan terhadap langkah politik Partai Buruh Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang berencana melaporkan situasi pemerintahan Kabupaten Alor ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) apabila Bupati Alor, Iskandar Lakamau, tidak melanjutkan perawatan lanjutan di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional (RSPON) Jakarta dalam waktu dekat.
Dukungan publik tersebut terlihat dari berbagai komentar masyarakat pada tautan pemberitaan yang beredar di media sosial Facebook. Dari sejumlah komentar yang muncul, sebagian besar pengguna menyatakan mendukung langkah Partai Buruh dalam mengawal jalannya pemerintahan di Kabupaten Alor.
Salah satu pengguna Facebook, Pelopor Mera, menyampaikan bahwa secara hukum partai pengusung memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban dari kandidat yang telah terpilih menjadi pemimpin daerah.
Menurutnya, langkah yang akan diambil Partai Buruh merupakan tindakan yang tepat mengingat kondisi pembangunan di Kabupaten Alor yang dinilai belum berjalan maksimal.
Ia juga mengajak masyarakat untuk membaca informasi secara utuh sebelum memberikan komentar, agar diskusi publik dapat berlangsung secara sehat, rasional, dan menghasilkan gagasan serta solusi yang konstruktif bagi kemajuan daerah.
Komentar serupa juga disampaikan pengguna Facebook lainnya, Ruslan Ruslan, yang menilai langkah partai pengusung dalam mengawal jalannya pemerintahan merupakan hal yang sah dan wajar.
Menurutnya, meskipun Partai Buruh tidak memiliki keterwakilan di DPRD Kabupaten Alor, namun sebagai partai pengusung mereka tetap memiliki tanggung jawab konstitusional terhadap jalannya pemerintahan yang dipimpin oleh bupati yang mereka usung.
Ancaman Lapor KPK
Sebelumnya, Partai Buruh Provinsi NTT melalui rilis resmi tertanggal 1 April 2026 menyatakan akan melaporkan kondisi pemerintahan Kabupaten Alor ke KPK apabila Bupati Alor tidak melanjutkan perawatan kesehatan secara intensif di RSPON Jakarta.
