KALABAHI, WARTAALOR.COM – Penanganan perkara dugaan penyimpangan tata kelola Dana Desa di Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), kembali menjadi sorotan publik. Oknum jaksa pada Kejaksaan Negeri (Kejari) Alor diduga bersikap tebang pilih dalam memproses kasus pengadaan lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) di Desa Delaki, Kecamatan Pantar Tengah, tahun anggaran 2024.
Sorotan ini mencuat setelah kuasa hukum Direktur UD Tetap Jaya, Fransisco Bernando Bessi, mengungkap dugaan adanya perlakuan berbeda terhadap seorang kontraktor bernama Muklis yang disebut mengerjakan proyek PJU di desa tersebut.
Menurut Fransisco, proyek pengadaan PJU di Desa Delaki hingga saat ini dilaporkan belum rampung. Bahkan, berdasarkan informasi yang dihimpun, belum ada satu pun lampu jalan yang terpasang meskipun anggaran dari Dana Desa telah dialokasikan.
Namun demikian, dalam proses penanganan perkara, pihak Kejari Alor dinilai belum mengambil langkah tegas terhadap kontraktor yang mengerjakan proyek tersebut.
“Berdasarkan informasi yang kami peroleh dan telah kami konfirmasi, pekerjaan PJU di Desa Delaki diduga tidak ditangani secara serius karena dikerjakan oleh seseorang bernama Muklis. Pemeriksaannya terkesan dilakukan secara seadanya,” ujar Fransisco kepada wartawan di Kupang, Kamis (26/2/2026).
Ia juga mempertanyakan dugaan adanya kedekatan antara kontraktor tersebut dengan oknum jaksa di Kejari Alor.
Fransisco mengungkapkan, berdasarkan informasi yang diterimanya, Muklis disebut pernah menerima titipan surat panggilan pemeriksaan dari Kejari Alor untuk disampaikan kepada penyedia proyek Dana Desa lainnya.
“Kami mempertanyakan apa hubungan Muklis dengan Kejaksaan Negeri Alor. Mengapa surat panggilan justru dititipkan kepadanya, padahal ia juga merupakan kontraktor dalam proyek Dana Desa,” kata Fransisco.
Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa sejumlah pekerjaan yang diduga dikerjakan oleh Muklis di beberapa desa disebut-sebut terbengkalai, namun tidak pernah tersentuh proses hukum.
