Kendati demikian, proses pemulihan masih berlangsung dan membutuhkan waktu cukup panjang. Dalam sejumlah kegiatan seremonial, Bupati terlihat hadir dengan menggunakan kursi roda dan didampingi ajudan serta protokoler.
Situasi tersebut memunculkan sorotan publik, terutama terkait pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan yang bersifat strategis, termasuk pengambilan keputusan dan penandatanganan dokumen penting. Hingga kini, belum terdapat pendelegasian kewenangan secara resmi kepada Wakil Bupati Alor, Rocky Winaryo, untuk menjalankan sebagian tugas pemerintahan.
Akibatnya, berbagai kalangan menilai pelayanan publik dan roda birokrasi di Kabupaten Alor belum berjalan maksimal. Kondisi ini juga disebut-sebut berdampak pada perlambatan sejumlah program pembangunan dan pengambilan kebijakan strategis daerah.
DPRD Alor menegaskan bahwa rapat paripurna yang ditunda tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan lembaga legislatif terhadap jalannya pemerintahan daerah. DPRD berharap, pada agenda yang akan dijadwalkan ulang, pihak eksekutif dapat hadir secara resmi untuk memberikan penjelasan komprehensif demi kepastian informasi kepada publik dan menjaga stabilitas tata kelola pemerintahan di Kabupaten Alor. ***(joka)
