Anggota DPRD dari Partai Amanat Nasional (PAN), Gunawan Bala, membenarkan bahwa rapat paripurna ditunda karena ketidakhadiran pihak pemerintah daerah. Menurutnya, penjadwalan ulang akan dibahas melalui rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD.
“Nanti akan kami jadwalkan ulang melalui Banmus. Kami berharap pada penjadwalan berikutnya pihak pemerintah dapat hadir agar agenda ini dapat berjalan sebagaimana mestinya,” ujarnya.
Selain membahas perkembangan kondisi kesehatan Bupati, rapat paripurna tersebut juga diagendakan untuk membicarakan nasib 3.322 ASN PPPK Paruh Waktu di lingkup Pemerintah Kabupaten Alor yang saat ini menerima upah kerja sebesar Rp300 ribu per bulan, yang hingga kini masih menjadi polemik di tengah masyarakat.
Sebagaimana diketahui, Bupati Alor, Iskandar Lakamau, sejak Juli 2025 menjalani perawatan intensif akibat stroke. Ia sempat dirawat kurang lebih tiga bulan di RS Siloam Kupang dan RS PON Jakarta. Pada akhir Oktober 2025, kondisi Bupati dinyatakan membaik dan diizinkan kembali ke Kabupaten Alor.
