Kalabahi, wartaalor.com – Keabsahan surat permohonan Pertimbangan Teknis (Pertek) mutasi pejabat yang dikirim ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) kembali menuai polemik di Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Pasalnya, surat balasan dari BKN Jakarta ditujukan kepada Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Alor, sementara di daerah tersebut tidak pernah ada penunjukan Plt Bupati secara resmi.
Surat Pertek BKN bernomor 23355/R-AK.02.03/SD/F.III/2025 tersebut merupakan respons atas surat permohonan yang dikirim Pemerintah Kabupaten Alor dengan Nomor P/2303/10/D/2025 tertanggal 10 Oktober 2025, perihal permohonan pemberian pertimbangan teknis pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam jabatan administrator dan pengawas di lingkungan Pemkab Alor.
Surat permohonan itu ditandatangani atas nama Plt Bupati Alor dan diterima BKN pada 20 Oktober 2025. Lima hari kemudian, tepatnya 24 Oktober 2025, BKN Jakarta mengirimkan surat balasan yang juga ditujukan kepada Plt Bupati Alor.
Padahal, berdasarkan struktur pemerintahan yang berlaku, Kabupaten Alor saat itu masih memiliki Bupati definitif, Iskandar Lakamau, serta Wakil Bupati Rocky Winaryo. Kondisi inilah yang kemudian memunculkan keraguan publik terkait keabsahan administrasi surat tersebut.
Rencana pelantikan pejabat eselon II, III, dan IV yang dijadwalkan berlangsung pada akhir Oktober 2025 pun akhirnya tertunda. Bahkan, pelantikan yang semula direncanakan berlangsung pada 25 Oktober 2025 di Kantor Bupati Alor dan akan dipimpin Wakil Bupati Rocky Winaryo, dibatalkan menyusul adanya aksi protes dari sekelompok warga dan keluarga Bupati Alor.
Massa mendesak agar pelantikan ditunda hingga Bupati Iskandar Lakamau, yang saat itu sedang menjalani perawatan kesehatan di Jakarta, kembali ke Alor.
Ketua DPRD Kabupaten Alor, Paulus Brikmar, yang dikonfirmasi wartawan mengaku tidak memegang atau mengetahui isi surat tersebut. Namun, ia berjanji akan menindaklanjuti persoalan itu demi meredam kegaduhan di tengah masyarakat.
