Aktivis Senior Desak Pemda Alor Segera Lantik Pejabat Eselon, Kalau Tunda Terus Pelayanan juga Tertunda

Aktivis senior yang juga berprofesi sebagai advokat, Lomboan Djahamou, S.H. Gambar ini diabadikan saat sesi wawancara dengan sejumlah wartawan tahun 2025 lalu.

Menurut Lomboan yang juga berprofesi sebagai advokat, penundaan pelantikan tersebut berpotensi menimbulkan konsekuensi serius bagi Pemkab Alor. Ia menegaskan bahwa apabila pelantikan tidak segera dilakukan, BKN dapat menilai bahwa Pemkab sendiri yang mengusulkan namun tidak melaksanakan hasil persetujuan tersebut.

“Salah satu konsekuensinya sangat fatal, bisa saja selama lima tahun masa pemerintahan ini Pemkab Alor tidak lagi diizinkan melakukan pelantikan pejabat,” tegasnya.

Karena itu, Lomboan menilai bahwa nama-nama pejabat yang telah disetujui BKN seharusnya segera dilantik terlebih dahulu. Apabila di kemudian hari dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan atau kebijakan kepala daerah, maka dapat dilakukan mutasi ulang sesuai mekanisme yang berlaku.

“Yang penting pelantikan dilaksanakan terlebih dahulu untuk menghormati kesepakatan dan mekanisme antara Pemkab Alor dengan BKN,” ujarnya.

Selain kepada pemerintah daerah, Lomboan juga meminta DPRD Kabupaten Alor agar turut mendesak eksekutif supaya segera melaksanakan pelantikan pejabat eselon tersebut. Ia mengungkapkan bahwa berdasarkan informasi dari Penjabat Sekda Alor, Obeth Bolang, S.Sos., M.Ap pemerintah daerah saat ini sedang berkoordinasi dengan pemerintah provinsi untuk menunda pelantikan selama satu hingga dua pekan ke depan.

“Menunda mungkin masih bisa, tetapi jangan sampai membatalkan,” tegas Lomboan.

Ia menambahkan bahwa pelantikan pejabat eselon merupakan bagian penting dari mekanisme tata kelola pemerintahan yang telah disetujui oleh negara. Penundaan yang berlarut-larut, menurutnya, akan berdampak langsung pada efektivitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Bacaan Lainnya

Pos terkait