Kalabahi, wartaalor.com – Aktivis senior Kabupaten Alor, Lomboan Djahamou, S.H., mendesak Pemerintah Daerah Kabupaten Alor agar segera melaksanakan mutasi dan pelantikan pejabat eselon di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Alor. Desakan tersebut ditujukan langsung kepada Bupati Alor Iskandar Lakamau, S.H., M.Si. dan Wakil Bupati Rocky Winaryo, S.H., M.H.
Lomboan menegaskan bahwa hingga akhir tahun 2025, Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah mengeluarkan Surat Pertimbangan Teknis (Pertek) terkait pengangkatan dan mutasi Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Kabupaten Alor, sebagai tindak lanjut atas usulan resmi Pemkab Alor. Namun, hingga kini pelantikan tersebut belum juga dilaksanakan.
Ironisnya, surat Pertek BKN dengan Nomor: 23355/R-AK.02.03/SD/F.III/2025 bahkan sempat viral di media sosial. Dalam surat tersebut, BKN secara tegas memberikan peringatan berupa sanksi penangguhan usulan kepegawaian berikutnya apabila Pemkab Alor tidak melaksanakan pelantikan pejabat eselon yang telah disetujui hingga 29 Januari 2026.
Dalam poin 6 surat Pertek BKN tersebut disebutkan:
“Pertimbangan teknis ini berlaku sampai dengan tanggal 29 Januari 2026. Apabila instansi tidak menindaklanjuti pertimbangan teknis sampai dengan tanggal dimaksud, maka usulan pertimbangan teknis selanjutnya akan kami tangguhkan.”
Kepada wartawan, Kamis (29/1/2026), Lomboan Djahamou menjelaskan bahwa secara prosedural, usulan Pemkab Alor telah diproses dan disetujui BKN, lengkap dengan daftar nama pejabat yang siap dilantik. Namun, pada saat hendak dilaksanakan pelantikan, muncul keberatan dari pihak keluarga Bupati Alor, Iskandar Lakamau, sehingga pelantikan tersebut akhirnya tertunda.
“Perlu digarisbawahi bahwa keberatan dari keluarga Bupati itu bukan untuk membatalkan pelantikan, tetapi meminta agar ditunda. Sebab yang memiliki kewenangan membatalkan hanyalah BKN,” ujar Lomboan melalui sambungan WhatsApp.
