Jaksa Agung Tegaskan Penanganan Dana Desa Harus Didahului Pemeriksaan Inspektorat Daerah

Jaksa Agung Republik Indonesia, ST Burhanuddin

Kalabahi, wartaalor.com – Di tengah maraknya pemanggilan sejumlah Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) oleh penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Alor terkait dugaan tindak pidana korupsi dana desa sejak tahun 2025, beredar pernyataan tegas Jaksa Agung Republik Indonesia, ST Burhanuddin, yang mengingatkan jajarannya agar tidak gegabah dalam menjerat Kepala Desa maupun pihak terkait lainnya ke ranah pidana.

Pernyataan tersebut disampaikan Jaksa Agung melalui sebuah video yang beredar luas di media sosial TikTok, di antaranya diunggah oleh akun @militan897, dan menjadi viral. Dalam video tersebut, Jaksa Agung menekankan bahwa setiap laporan dugaan korupsi dana desa harus disikapi secara bijaksana dan tidak serta-merta dijadikan objek pemeriksaan pidana.

“Apabila ada laporan tentang terjadinya dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa, renungkan dulu oleh kalian. Kepala Desa itu adalah seorang swasta, bahkan di kampung yang tidak mengerti aturan bagaimana keuangan pemerintah, kemudian kalian jadikan objek pemeriksaan. Tolong jangan lakukan itu,” ujar ST Burhanuddin dalam sebuah pertemuan yang dihadiri jajaran Kejaksaan dari seluruh Indonesia.

Jaksa Agung menegaskan, penanganan awal dugaan penyimpangan dana desa harus dilakukan melalui mekanisme pengawasan internal pemerintah, yakni Inspektorat Daerah (Irda). Menurutnya, hasil pemeriksaan Inspektorat harus menjadi dasar penilaian sebelum melangkah ke proses hukum pidana.

“Saya akan membuat aturannya. Lakukan melalui Inspektorat terlebih dahulu. Kembalikan ke Inspektorat, dan mohon teman-teman di Inspektorat memberikan penilaian yang seobjektif mungkin, mana yang ada unsur pidananya dan mana yang tidak. Kalau tidak ada unsur pidananya, tolong jangan sekalipun kalian usilin,” tegas Burhanuddin.

Namun demikian, Jaksa Agung juga menegaskan tidak akan mentolerir perbuatan tercela aparat kejaksaan di daerah. Ia meminta agar setiap pelanggaran yang dilakukan oleh jajarannya dilaporkan langsung kepadanya.

“Apabila ini betul-betul mereka lakukan perbuatan tercela, saya tidak akan kasih ampun lagi,” ujarnya yang disambut pernyataan kesiapan oleh ratusan jajaran kejaksaan yang hadir. Burhanuddin menegaskan komitmen tersebut akan ia dukung sepenuhnya dalam pelaksanaan penegakan hukum di daerah.

Sejalan dengan arahan Jaksa Agung, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) NTT, Zet Tadung Allo, SH, MH, sebelumnya juga mengingatkan jajarannya agar mengedepankan pembinaan dan pencegahan dalam penanganan perkara dana desa. Penegasan tersebut disampaikan melalui video TikTok berdurasi 2 menit 24 detik yang juga viral di media sosial.

Bacaan Lainnya

Pos terkait