Aktivis Senior Desak Pemda Alor Segera Lantik Pejabat Eselon, Kalau Tunda Terus Pelayanan juga Tertunda

Aktivis senior yang juga berprofesi sebagai advokat, Lomboan Djahamou, S.H. Gambar ini diabadikan saat sesi wawancara dengan sejumlah wartawan tahun 2025 lalu.

“Kalau pelantikan terus tertunda, maka secara otomatis pelayanan publik juga ikut tertunda. Padahal tujuan utama pelantikan ini semata-mata untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Alor,” ujarnya.

Menanggapi isu yang menyebutkan bahwa usulan Pemkab Alor ke BKN bersifat ilegal, Lomboan menegaskan bahwa selama BKN memproses dan menerbitkan Pertek, maka usulan tersebut harus dianggap sah secara administrasi.

“Kalau BKN sudah memproses dan menyetujui, berarti usulan itu tidak ilegal, kecuali ada putusan hukum berkekuatan tetap yang menyatakan sebaliknya,” katanya.

Ia kemudian memberikan analogi terkait administrasi pemerintahan, bahwa jika suatu proses telah dijalankan dan diakui oleh pemerintah pusat, maka keabsahannya tidak bisa diperdebatkan tanpa dasar hukum yang jelas.

“Di sini kita tidak lagi bicara soal kepentingan kelompok tertentu, tetapi kepentingan masyarakat Kabupaten Alor,” pungkas Lomboan.

Selain menyoroti pelantikan pejabat eselon, Lomboan juga menyinggung proses seleksi terbuka Jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Alor yang saat ini sedang berlangsung. Ia merekomendasikan Obeth Bolang sebagai figur yang layak menduduki jabatan tersebut, dengan mempertimbangkan kapasitas, pengalaman, dan kinerja selama kurang lebih tiga bulan menjabat sebagai Penjabat Sekda.

“Selama menjabat Pj Sekda, Obeth Bolang menunjukkan kapasitas dan kemampuan yang terukur,” ujarnya.

Bacaan Lainnya

Pos terkait