Kalabahi, wartaalor.com — Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Alor menegaskan pentingnya perhatian serius pemerintah daerah terhadap tiga sektor unggulan, yakni pertanian/peternakan, perikanan, dan pariwisata dalam penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2026.
Penegasan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Alor dengan agenda Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD TA 2026 dan tiga ranperda lainnya, yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna, Sabtu (15/11/2025).
Ketua Fraksi PKB, Ernes The Frintho Mokoni, S.Sos, saat membacakan pandangan umum fraksi, mengungkapkan bahwa setelah mencermati Pengantar Nota Keuangan APBD Murni 2026, terdapat penurunan target pendapatan daerah yang cukup signifikan. Target pendapatan daerah 2026 tercatat sebesar Rp1,060 triliun lebih, turun dari target APBD 2025 sebesar Rp1,206 triliun lebih, atau terjadi penurunan sekitar Rp145,778 miliar atau 12,08 persen.
Menanggapi kondisi tersebut, Fraksi PKB menyampaikan beberapa pokok pandangan strategis sebagai berikut:
Rasionalisasi Anggaran di Seluruh OPD
Ernes menekankan perlunya pemerintah daerah melakukan rasionalisasi anggaran secara komprehensif. Dengan menurunnya kapasitas fiskal, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta menyusun kembali perencanaan kegiatan secara realistis, terukur, dan sesuai kemampuan keuangan daerah.
Menurut Fraksi PKB, efisiensi perencanaan sangat penting agar tidak muncul program yang membebani anggaran, sekaligus memastikan bahwa setiap kegiatan memiliki dampak nyata bagi pembangunan daerah.
Prioritas pada Pelayanan Publik dan RPJMD
Fraksi PKB juga menegaskan bahwa arah kebijakan anggaran tahun 2026 harus berpijak pada kebutuhan masyarakat dan selaras dengan arah pembangunan jangka menengah daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD.
“Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap program yang dianggarkan benar-benar bersentuhan langsung dengan pelayanan publik dan mendukung pencapaian target RPJMD,” ujar Ernes.
Fraksi menilai konsistensi terhadap RPJMD adalah prinsip penting dalam manajemen keuangan publik untuk menjamin keberlanjutan pembangunan.
Dukungan Anggaran untuk Program Strategis Daerah (Tripalawa & MBG)
Fraksi PKB secara khusus meminta pemerintah daerah memberikan alokasi anggaran yang memadai bagi OPD teknis seperti Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan, Pariwisata, dan Ketahanan Pangan.
Dukungan ini dinilai penting untuk memperkuat sektor unggulan daerah melalui program strategis, termasuk Tripalawa (Tiga Sektor Unggulan Alor) di bidang pertanian, perikanan, dan pariwisata, serta program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut Fraksi PKB, kedua program tersebut merupakan pondasi penguatan ekonomi masyarakat sekaligus langkah strategis dalam meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat.
Perbaikan Infrastruktur Dasar Menjadi Prioritas
Menyoroti kondisi infrastruktur jalan dan jembatan di 18 kecamatan yang masih banyak mengalami kerusakan berat, Fraksi PKB meminta pemerintah menempatkan pembangunan dan perbaikan infrastruktur dasar sebagai prioritas utama APBD 2026.
“Aksesibilitas dan konektivitas wilayah merupakan kebutuhan mendesak masyarakat, sehingga pemerintah wajib memberi perhatian serius terhadap peningkatan infrastruktur,” tegas Ernes.
Menurut Fraksi PKB, infrastruktur yang memadai akan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan memperlancar mobilitas masyarakat serta distribusi hasil produksi lokal.
Efisiensi Anggaran dan Penghapusan Kegiatan Seremonial
Dalam kondisi fiskal yang menurun, Fraksi PKB meminta pemerintah melakukan efisiensi anggaran secara ketat dengan menghapus kegiatan seremonial di seluruh OPD.
Usulan ini dimaksudkan agar penggunaan anggaran lebih fokus pada program prioritas yang memiliki dampak langsung bagi masyarakat.
“Setiap rupiah yang dibelanjakan harus memberi manfaat nyata. Kegiatan seremonial harus dieliminasi agar dana daerah dapat dialihkan pada pembangunan yang lebih penting,” jelasnya.
Pandangan Konstruktif untuk Pembangunan Daerah
Pada akhir penyampaian pandangan umum, Fraksi PKB menegaskan bahwa seluruh saran dan rekomendasi yang disampaikan bertujuan untuk mendorong transparansi, efisiensi, dan fokus pembangunan.
Fraksi berharap pemerintah daerah dapat memanfaatkan APBD 2026 sebagai instrumen yang efektif untuk menjawab tantangan daerah, terutama penurunan pendapatan, sekaligus memperkuat sektor-sektor strategis yang berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Fraksi PKB juga menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan anggaran daerah agar tetap berpihak pada rakyat dan memastikan pembangunan berjalan sesuai arah yang telah ditetapkan. ***(joka)
