– Kejanggalan-kejanggalan nota dan kwitansi yang dipakai sebagai rujukan klaim piutang yayasan antara Aisyah Bahweres dan Ibu Wahyu ini belum termasuk dalam penetapan standar harga satuan barang yang banyak sekali dilakukan mark up harga melampaui harga eceran tertinggi di kabupaten Alor.
Semisal harga eceran tertinggi telur ayam adalah Rp.2.500 per butir, dalam Nota tagihan sebesar Rp.2.700 – Rp.2.850. harga eceran tertinggi energen saset Rp.2.000 , namun dalam nota tagihan Rp. 2.750 – Rp. 2.850. Kurma curah harga eceran tertinggi Rp. 30.000 – Rp.35.000, sementara Nota kurma curah dalam Nota di kisaran Rp.50.000 – 53.000.
– Dalam melakukan supllay barang-barang kebutuhan Ramadhan yang dilakukan Aisyah bersama Ibu Wahyu pada SPPG Kalabahi Tengah, tidak pernah diserahkan nota barang yang asli kepada SPPG maupun kepada
yayasan,. Nota barang yang dikirim kepada yayasan melalui lampiran tiga kali. Somasi kesemuanya adalah Nota copyan yang selalu tidak konsisten jumlah item, harga satuan hingga total tagihan setiap nota atas tanggal dan barang yang sama.
– Ibu Wahyu yang mengaku sebagai pemilik barang pun selalu tidak bersedia bahkan diduga dikondisikan untuk tidak bertemu pihak SPPG maupun yayasan untuk mengklarifikasi semua klaim nota maupun tagihan piutang pinjaman.
– Wahyu bahkan menunjuk Rizal yang adalah suami Aisyah Bahweres yang adalah seorang Aparat Sipil Negara (ASN) sebagai kuasa dalam pengurusan tagihannya kepada Yayasan. Sebuah keanehan yang membuat Yayasan semakin mencurigai terdapat dugaan konspirasi antara Aisyah Bahweres dan Wahyu untuk menggerogoti keuangan Yayasan sekaligus keuangan Negara
melalui program MBG.
7. Perihal Klaim Kepemilikan Tanah dan Bangunan Pada SPPG Kalabahi Timur
– Yayasan Abdi Mulia Sejahtera tidak pernah terikat perjanjian bersama Aisyah Bahweres atas fasilitas tanah dan bangunan beserta segala isinya yang digunakan untuk operasional SPPG Kalabahi Timur. Yayasan hanya terikat perjanjian pakai tanah dan bangunan dengan saudara Anwar Tey selaku pemilik sah tanah dan bangunan dimaksud.
– Bahkan di dalam surat perjanjian Sewa Menyewa pada tanggal 24 Januari 2025 di hadapan Notaris Abimanyu Miliarto Wibowo S.H. M.Kn, Aisyah Bahweres bersama Ketua dan Sekretaris Yayasan menandatangani perjanjian dimaksud sebagai pihak Yayasan yang menyewa kepada Anwar Tey selaku pemilik tanah dan bangunan (bukti PSW dan surat pernyataan kepemilikan lahan dan
bangunan terlampir).
– Atas dasar perjanjian tersebut, Yayasan telah menyerahkan fasilitas berupa tanah dan bangunan dimaksud kepada BGN untuk dijadikan sebagai SPPG untuk pelayanan program MBG.
– Klaim bahwa sebagian bangunan adalah milik Aisyah bukanlah menjadi ranah Yayasan untuk menjelaskan klaim tersebut, melainkan kewenangan ada pada Anwar Tey selaku pihak pemberi sewa yang punya kapasitas untuk menjelaskan perihal dimaksud.
– Adapun klaim menggunakan fasilitas dan keuangan pribadi untuk keperluan SPPG Kalabahi Timur pun harus pula merujuk pada laporan pertanggungjawaban keuangan yang jelas, karena sepengetahuan Yayasan, terdapat dana Yayasan sejumlah Rp.750.000.000 yang dikelola Aisyah
Bahweres sebagai bendahara untuk keperluan bangunan, peralatan dan
operasional MBG, termasuk sejumlah pinjaman keuangan yang diklaim digunakan sebagai dana talangan operasional MBG.
8. Perihal Permintaan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan
– Uraian di atas cukup memberikan gambaran alasan Yayasan meminta
pertanggungjawaban keuangan yang jelas sesuai kaidah-kaidah akuntansi yang baik dan benar, karena gambaran akan laporan keuangan yang disampaikan tertanggal 5 Juni 2025 dianggap banyak terdapat
ketidakkonsistenan pelaporan dan syarat manipulasi yang berpotensi merugikan Yayasan.
Perihal Pengalihan Tugas Perbendaharaan
– Pengalihan tugas perbendaharaan Yayasan adalah keputusan Pembina yayasan untuk memastikan saudara Aisyah Bahweres selaku bendahara yayasan berkonsentrasi mengurus laporan keuangan. Hal tersebut merupakan sesuatu yang wajar dalam sebuah organisasi termasuk pada Yayasan Abdi Mulia Sejahtera.
– Pada tanggal 5 Juni Aisyah Bahweras pernah menyerahkan laporan pertanggungjawaban keuangan, namun laporan tersebut sebagaimana uraian di atas terdapat banyak sekali kejanggalan, keanehan dan bahkan dugaan
manipulasi-manipulasi yang berpotensi merugikan Yayasan, maka Pembina
menyarankan untuk Aisyah sebaiknya berkonsentrasi pada penyelesaian laporan keuangan, sementara tugas perbendaharaan dialihkan kepada ketua Yayasan.
10. Perihal Pemecatan Aisyah Bahweres Sebagi Bendahara Yayasan
– Surat Pemberhentian Aisyah Bahweres resmi dikeluarkan oleh Pembina Yayasan Abdi Mulia Sejahtera pada tanggal 8 Agustus 2025, dan diterimanya pada tanggal 12 Agustus.
– Pemecatan terhadap Aisyah Bahweres dilakukan pembina setelah merujuk pada hasil keputusan rapat pengurus.
– Pengurus merekomendasikan pemecatan Aisyah Bahweres dengan berbagai pertimbangan seperti ketidaksanggupannya menyampaikan pelaporan keuangan secara transparan dan akuntabel.
– Sikap dan tindakannya yang berpotensi mengganggu ritme kerja Yayasan dalam menjalan misi sosial kemanusiaan melalui program MBG.
– Pemberhentiannya sebagai bendahara tidak menghilangkan tanggungjawab pertanggungjawaban keuangan yayasan yang melekat padanya.
11. Perihal Belum menerima Upah/Gaji.
– Bahwa sejak awal pendirian Yayasan sampai saat ini, belum ada satupun pengurus Yayasan menerima Upah/Gaji karena komitmen pelayanan sosial untuk melayani anak- anak Bangsa. Pengurus Yayasan akan menerima upah/gaji apabila keuangan Yayasan sudah stabil dan sehat. Justru Aisyah Bahweres lah yang mendapatkan keuntungan karena menggunakan posisinya
sebagai bendahara Yayasan untuk dugaan memonopoli suplay semua kebutuhan
barang/bahan baku di SPPG Kalabahi Timur.
12. Perihal Insiden Tanggal 13 Agustus di Dapur SPPG
– Surat permintaan mengeluarkan barang yang disampaikan Yayasan kepada Aisyah Bahweres adalah respon yayasan atas permintaan Kepala SPPG yang merasa terganggu dengan sejumlah barang yang pada tanggal 29 Juni dilakukan pelarangan pakai oleh anak dan suami Aisyah Bahweres. Barang-barang itu masih berada di halaman SPPG yang mengganggu aktivitas mobilisasi SPPG.
– Namun yang terjadi pada tanggal 13 Agustus 2025, Aisyah Bahweres datang
dengan memobilisasi massa dalam jumlah besar dan memaksakan diri untuk masuk ke dalam lingkungan SPPG yang merupakan daerah steril dan tidak sembarang orang dapat masuk dan keluar seenaknya. Aisyah Bahweres menolak menunggu diluar untuk menerima barang-barangnya di luar pagar SPPG. Akibat situasi itu, ketua Yayasan dengan sigap dan cepat memastikan tidak ada gangguan apapun terhadap pelaksanaan MBG di SPPG Kalabahi Timur dengan datang membantu menghalangi aksi Aisyah Bahweres bersama massa pendukungnya.
– Yayasan menilai aksi Aisyah Bahweres tersebut adalah usaha melakukan sabotase terhadap program MBG pada SPPG Kalabahi Timur yang merupakan program prioritas Negara. Dugaan sabotase ini juga mirip dengan aksi tanggal 29 Juni yang dilakukan suami dan anaknya saat memaksakan masuk lingkungan SPPG dan melakukan pelarangan pakai sejumlah fasilitas.
13. Perihal Laporan Polisi
– Pada Jumat, 15 Agustus 2025, Yayasan Abdi Mulia Sejahtera telah resmi melakukan laporan berupa surat pengaduan masyarakat yang diantar langsung oleh Ketua Yayasan bersama kuasa hukum Bapak Yusak Tausbele,SH kepada Kapolres Alor.
– Surat pengaduan masyarakat tersebut untuk meminta telaah yuridis atas dugaan pelanggaran hukum dalam pengelolaan keuangan Yayasan yang dilakukan oleh Aisyah bahweres selama menjabat sebagai bendahara Yayasan.
– Perihal laporan yang diajukan oleh Aisyah Bahweres pada prinsipnya Yayasan
menghargai hal tersebut sebagai bagian dari hak hukum yang bersangkutan.
– Yayasan memandang justru sangat baik penyelesaian perselisihan ini diselesaikan melalui jalur hukum agar ada pihak yang dapat secara objektif memberikan penilaian dan keputusan atas perselisihan yang terjadi. Tidak sebaliknya mengumbar-umbar kebenaran sepihak di media sosial tanpa ada jalan penyelesaian. ***(joka)
