Jakarta – Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Pati hingga 250 persen sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah daerah dan tidak berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat. Penegasan ini mencerminkan komitmen pemerintah pusat dalam menghormati otonomi daerah, sekaligus memastikan setiap kebijakan di daerah berpihak pada masyarakat.
“Tidak ada, penyebabnya karena (anggaran minim) itu bukan ya,” ujar Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.
Ia menambahkan, setiap kepala daerah memiliki kebijakan berbeda sesuai karakteristik wilayahnya.
“Itu kan memang kebijakan-kebijakan setiap pemerintah daerah dan memang berbeda-beda antara satu kabupaten dengan kabupaten yang lainnya,” jelasnya.