Arahan Presiden Joko Widodo mengenai pentingnya perubahan perilaku birokrasi dalam implementasi UU Cipta Kerja menjadi kunci sukses dari UU ini. Menurut Arif Budimanta, perubahan perilaku ini tidak hanya sekedar pemahaman regulasi tetapi juga harus mencakup cara kerja baru yang lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha. Hal ini sejalan dengan prinsip meaningful participation yang diterapkan oleh pemerintah melalui berbagai sosialisasi, diskusi, dan rapat koordinasi dengan masyarakat dan stakeholder terkait.
Meskipun UU Cipta Kerja telah menunjukkan berbagai dampak positif bagi UMKM, tantangan tetap ada. Salah satu tantangan utama adalah memastikan bahwa semua pihak, termasuk pemerintah dan pelaku usaha, melaksanakan fungsi dan peran mereka sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Selain itu, pelaku UMKM juga harus terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan perubahan pasar agar dapat tetap bersaing dan berkembang.
Namun, dengan komitmen yang kuat dari pemerintah dan partisipasi aktif dari masyarakat, tujuan dari UU Cipta Kerja untuk memajukan UMKM dan menciptakan ekonomi yang lebih kuat dan mandiri dapat tercapai. Edy Misero optimis bahwa Indonesia dapat menjadi negara dengan ekonomi yang kuat pada tahun 2045 jika UU Cipta Kerja dilaksanakan dengan baik dan konsisten.
Secara keseluruhan, UU Cipta Kerja telah membuktikan dirinya sebagai alat yang efektif untuk memajukan UMKM di Indonesia. Dengan penyederhanaan regulasi, percepatan proses perizinan, dan dorongan untuk adopsi teknologi digital, UU ini membuka peluang yang lebih besar bagi UMKM untuk tumbuh dan berkembang. Ke depan, diperlukan kerjasama dan komitmen dari semua pihak untuk memastikan bahwa dampak positif dari UU Cipta Kerja dapat dirasakan oleh seluruh pelaku usaha di Indonesia.
*Penulis adalah pengamat Ekonomi
