UU Cipta Kerja Terbukti Majukan UMKM

Edy Misero juga menekankan pentingnya UMKM untuk mengadopsi perkembangan teknologi digital. Tantangan kemajuan teknologi digital menjadi salah satu aspek yang harus dihadapi oleh pelaku UMKM agar dapat bersaing dan berkembang di era modern ini. Dengan demikian, UU Cipta Kerja tidak hanya berfokus pada aspek regulasi tetapi juga mendorong pelaku usaha untuk beradaptasi dengan perubahan zaman.

Sebelum adanya UU Cipta Kerja, proses perizinan usaha sering kali memakan waktu berbulan-bulan dan penuh dengan birokrasi yang rumit. Namun, dengan adanya UU ini, pemerintah memberlakukan sistem Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang merupakan gerbang pertama sebelum perizinan diterbitkan. Direktur Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN), Rahma Julianti menyatakan bahwa persetujuan KKPR kini dapat terbit dalam waktu 20 hari kerja, jauh lebih cepat dibandingkan sebelumnya.

Penyederhanaan proses perizinan ini sangat penting bagi UMKM karena memungkinkan mereka untuk memulai dan mengembangkan usaha dengan lebih cepat dan efisien. Dengan demikian, UU Cipta Kerja telah berhasil mengatasi salah satu hambatan terbesar yang selama ini dihadapi oleh pelaku UMKM, yaitu birokrasi yang berbelit-belit.

Salah satu alasan utama dibalik pembuatan UU Cipta Kerja adalah untuk mengatasi obesitas regulasi yang selama ini menjadi penghalang bagi pertumbuhan bisnis dan investasi di Indonesia. Banyaknya peraturan yang tumpang tindih menyebabkan kebingungan dan kesulitan bagi pelaku usaha. Oleh karena itu, pemerintah memutuskan untuk menggunakan metode omnibus law dalam penyusunan UU Cipta Kerja sehingga terjadi penyederhanaan dalam konteks birokrasi .

Direktur Deregulasi Penanaman Modal Kementerian Investasi, Dendy Apriandi mengatakan bahwa UU Cipta Kerja harus menjadi legacy yang baik karena tantangan dan usaha yang dilewati selama ini sangat luar biasa. Penyederhanaan regulasi ini tidak hanya memberikan kemudahan bagi pelaku usaha tetapi juga mendorong iklim investasi yang lebih kondusif di Indonesia.

Pos terkait