*) Oleh : Septian Hadi
Dalam aspek keamanan, pemerintah berkomitmen untuk menciptakan situasi yang kondusif bagi seluruh masyarakat Papua. Pendekatan keamanan yang dilakukan bukan hanya melalui operasi militer, tetapi juga dengan menggandeng tokoh masyarakat, adat, dan agama untuk terlibat aktif dalam menjaga kedamaian. Pemerintah juga membuka ruang dialog bagi semua pihak yang berkepentingan agar masalah-masalah keamanan dapat diselesaikan secara damai dan tuntas. Dengan menciptakan suasana yang aman, diharapkan investasi dan berbagai kegiatan ekonomi dapat berjalan dengan lancar, memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Papua.
Wakil Presiden (Wapres) RI, Ma’ruf Amin mengatakan pembangunan Papua telah menjadi prioritas utama pemerintah. Upaya ini sejalan dengan komitmen pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang bersifat Indonesiasentris guna mengurangi ketimpangan antarwilayah. Untuk itu, kebijakan dan strategi pembangunan Papua terus didorong demi menguatkan peran pemerintah daerah otonom baru dalam meningkatkan kesejahteraan orang asli Papua (OAP), salah satunya melalui penguatan regulasi.
Sebagaimana amanah Undang-Undang, maka pemerintah telah menyusun RIPPP 2022-2041 yang mengusung visi besar yakni terwujudnya Papua mandiri, adil, dan sejahtera”, dengan tiga misi utama, yaitu Papua sehat, Papua cerdas, dan Papua produktif. Hal ini penting sebagai payung hukum dan pedoman dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi dan pengendalian percepatan pembangunan di Papua. Arah kebijakan pembangunan wilayah Papua ini juga telah diselaraskan ke dalam Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 dengan tema “Percepatan Pembangunan Wilayah Papua menuju Papua Sehat, Cerdas, dan Produktif”.
Desain dan kerangka perencanaan ini, diharapkan membawa semangat, paradigma, dan terobosan baru dalam rangka mewujudkan lompatan kesejahteraan Papua dalam 20 tahun mendatang. Pihaknya yakin percepatan pembangunan Papua akan semakin terlihat dengan hadirnya Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) atau sering disebut dengan Badan Pengarah Papua (BPP).
