Oleh: Dewi Hutapea*
Pemilihan umum adalah pilar utama dalam sebuah demokrasi yang sehat. Pada 27 November 2024 mendatang, Indonesia akan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota. Perhelatan demokrasi ini melibatkan para kandidat yang tidak hanya berasal dari partai politik tetapi juga dari jalur independen.
Masyarakat harus mendukung pelaksanaan pilkada serentak yang jurdil (jujur dan adil) dengan berpartisipasi aktif, mengawasi jalannya pemilu, dan melaporkan setiap dugaan kecurangan. Dengan penegakan hukum yang tegas dan adil, Pilkada 2024 bisa berjalan sesuai dengan asas pemilu dan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang benar-benar menjunjung tinggi kepentingan rakyat.
KPU RI juga telah menetapkan bahwa pemilu harus berjalan sesuai dengan asas bebas dan jujur. Namun, dalam realitanya, syarat mengumpulkan fotokopi KTP bisa menjadi tantangan besar bagi calon independen. Meski sebagian besar calon independen memiliki latar belakang pendidikan yang baik dan niat tulus untuk mengabdi, tekanan untuk memenuhi syarat dukungan bisa mendorong mereka, atau tim sukses mereka, untuk menempuh cara yang tidak jujur, seperti pemalsuan data dukungan.
Penasehat DPW Perkumpulan Advokat, Nediyanto Ramadhan, menegaskan pentingnya pelaksanaan Pilkada yang bersih dan jujur. Menurutnya, pemalsuan dukungan KTP adalah tindakan serius yang membawa konsekuensi hukum berat. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, pelanggaran ini diatur secara tegas. Pasal 185A menyebutkan bahwa setiap orang yang sengaja memalsukan daftar dukungan terhadap calon perseorangan diancam pidana penjara minimal 36 bulan dan maksimal 72 bulan, serta denda minimal Rp36 juta dan maksimal Rp72 juta.
