Khusus di bidang pendidikan dan kesehatan, lanjut Melky, ada kurang lebih 7.800 tanaga honor atau kontrak daerah. Dari angka ini di dalamnya termasuk 5000 lebih tenaga guru dan kesehatan serta sisanya berada pada instansi yang lain.
Jika diperhadapkan dengan penghapusan tenaga honor ke depan, maka hal ini akan menjadi masalah yang serius. Apalagi kita di Alor hampir 96% kita masih bergantung pada dana tranfer pusat, sedangkan PAD kita hanya dapat mengkover 3-4% saja, ini yang harus menjadi bagian dari tanggung jawab PIKI Kabupaten Alor untuk bersama pemerintah daerah mencari jalan keluar yang tepat,” urai mantan Kepala Bappelitbang Alor itu.
Untuk diketahui, bahwa penghapusan tenaga kerja honorer di instansi pemerintah akan berlaku mulai tanggal 28 November 2023. Keputusan tersebut tertuang dalam surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.B/185/M.SM.02.03/2022 tanggal 31 Mei 2022.
Menyikapi hal tersebut, saat memimpin kegiatan Rakercab, Ketua DPC PIKI Alor DR. Fredrik Abia Kande, S.Pd.,M.Pd mengatakan bahwa, apa dikatakan oleh Ketua Dewan Pakar PIKI dalam acara pembukaan tadi, telah juga yang disampaikan dalam acara pembukaan sidang-sidang Klasis dan menjadi warning bagi semua komponen di daerah termasuk PIKI.
