Kalabahi, wartaalor.com – Aliansi Masyarakat Peduli Pembangunan Kabupaten Alor (AMPPKA) telah menyerahkan kepada Jaksa bukti dugaan pemalsuan kwitansi uang konsumsi kegiatan reses Ketua DPRD Kabupaten Alor, Enny Anggrek, SH di Desa Kopidil Kecamatan Kabola tahun lalu. Bukti tersebut diserahkan usai menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Kejaksaan Negeri Alor, (12/1/23) pagi.
Setab Tata Usaha Kejari Alor, Rosyid Pujilaksana yang menerima aduan tersebut mengatakan, pihaknya akan melanjutkan berkas aduan ke pimpinnya kemudian dipelajari dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Sementara itu, Penanggungjawab AMPPKA, Andreas Gomang, S.Sos, M.S,i saat orasi di depan kantor Kejari Alor menegaskan Enny Anggrek, Ketua DPRD Alor Non Aktif berdasarkan putusan Badan Kehormatan DPRD diduga memalsukan kwitansi uang reses senilai Rp 5. 325.000 rupiah.
Perbuatan Enny Anggrek tersebut, menurut Andreas Gomang telah memenuhi unsur pidana. Karena itu, dirinya meminta kepada aparat penegak hukum (APH), baik kepolisian maupun kejaksaan untuk segera mengambil langkah hukum terhadap Ketua DPC PDI-P Kabupaten Alor itu.
Andreas Gomang mengatakan, tahun lalu Enny Anggrek melakukan kegiatan reses di Desa Kopidil tepatnya di RT 08. Dan saat itu Enny menyerahkan uang senilai Rp 450 ribu kepada Ketua RT Agustinus Padabain untuk belanja konsumsi kegiatan dimaksud.
Setelah urusan reses selesai, lanjut Andreas Gomang, beberapa lama kemudian Kepala Desa Kopidil disuruh tanda tangan kwitansi yang sudah tertera nilai uangnya naik menjadi Rp 5. 325.000 rupiah. Kepala Desa disuruh tanda tangan kwitansi sebagai laporan pertanggungjawaban keuangan.
